Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (13/5). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak sebaiknya juga dilakukan oleh jajaran pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, lebih baik jika beban kenaikan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah berikutnya.
"Lebih baik kalau beban itu ada yang diambil oleh pemerintah sekarang. Kalau memungkinkan ini tentu saja mengurangi beban kita ke depan," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu, 20 Agustus 2014. (Baca: Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM)
Jokowi mengatakan waktu yang tersisa sebelum pelantikan sebenarnya masih memungkinkan bagi jajaran pemerintahan SBY untuk menaikkan harga BBM. "Kenapa tidak? Waktunya masih dua bulan," kata dia.
Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelumnya menawarkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak pada Oktober, Maret, atau April 2015. Wakil Ketua Tim Transisi Jokowi-Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan tim tengah mengkaji opsi kenaikan harga berdasarkan waktu moneter, waktu politik, dan waktu sosial. (Baca: Chatib: HargaBBM Naik, Solusi buat Pemerintah Baru )
"Untuk waktu moneter ada dua kemungkinan, waktu moneter pertama pada Oktober, akhir Oktober. Waktu kedua adalah Maret atau April. Itu secara waktu moneter," kata dia. Menurut dia, tim transisi kini tengah melakukan simulasi besaran kenaikan. "Besaran moneternya masih kami simulasi. Kenaikan sampai Rp 3.000, antara Rp 1.000, lalu Rp 2.000 hingga Rp 3.000."
Untuk mengantisipasi dampak sosial, Andi mengatakan tim juga tengah mengkaji pemberian alokasi dana. Ia mencontohkan, jika harga BBM naik pada Maret atau April, pemerintahan Jokowi-Kalla akan menyediakan bantuan pada Januari. (Baca: Ujian Pertama Jokowi Ada pada Akhir 2014 )
