TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 disusun sebagai baseline budget. Artinya, anggaran disusun hanya dengan memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Hal ini dilakukan tidak lain tidak bukan karena pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin memberi keleluasaan sebesar-besarnya pada pemerintah baru untuk melakukan perubahan atau koreksi terhadap APBN yang disesuaikan dengan visi dan misi pemerintahan tersebut," kata Chairul saat menggelar konferensi pers bersama kementerian bidang terkait di gedung Direktorat Pajak, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: 2015, Pendapatan Negara Ditargetkan Rp 1.762, 3 T)

Asumsi dasar makro yang digunakan dalam APBN 2015 di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, inflasi 4,4 persen, suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen, rerata nilai tukar rupiah Rp 11.900 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 105 per barel, dan lifting minyak mentah 845 ribu barel per hari serta lifting gas bumi 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Sebelumnya, anggota Tim Pemenangan Nasional Joko Widodo- Jusuf Kalla, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, ketika sudah resmi memerintah, Jokowi terpaksa melaksanakan sebagian besar program tak berdasarkan visi misi. Musababnya, ada beberapa perbedaan paradigma antara RAPBN 2015 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan visi-misi Jokowi. (Baca: Program Jokowi yang Harus Ada di RAPBN 2015)

Pengembangan ekonomi maritim adalah salah satu hal yang tak disebut sama sekali oleh SBY. "Kelihatan sekali, laut belum jadi perhatian SBY," kata Eva saat dihubungi, Jumat, 15 Agustus 2014.

Memang sudah ada komitmen moral yang baik dari SBY dengan memberi ruang kepada Jokowi, yaitu menaikkan anggaran pembangunan infrastruktur. Namun, kata Eva, skema kenaikan mungkin tak sesuai dengan program Jokowi karena SBY menggunakan MP3EI.

Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebutkan revisi pada RAPBN 2015 pasti akan dilakukan Jokowi-Kalla. "Tapi saya kira semua bisa dilanjutkan. Tinggal kristalisasi, kemudian titik-titik konsentrasinya diperkuat. Itu saja," katanya. (Baca: Investor Yakin Jokowi Bakal Ubah RAPBN 2015)

AISHA SHAIDRA | TRI ARTINING PUTRI | FAIZ NASHRILLAH

Terpopuler:
Chatib: Siapa Pun Presidennya, Naikkan Harga BBM
Pemerintahan Jokowi Didesak Berantas Mafia Migas
Nilai Kopi Ditentukan Keunikan dan Cita Rasa
Bertransaksi Non-Tunai, Ini Keuntungannya
Anggaran Desa Dipastikan Masuk di APBN 2015