Utang Negara Belum Bisa Disebut Aman  

Sabtu, 16 Agustus 2014 03:39 WIB

Presiden SBY dan Wapres Boediono. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014, yang menyatakan utang negara saat ini dalam situasi yang aman dikritik oleh pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Latif Adam. Menurut dia, aman-tidaknya utang negara tidak dapat dilihat dari produk domestik bruto (PDB) saja.

Latif membenarkan pidato Presiden yang menyatakan kini posisi rasio utang terhadap PDB hanya sekitar 23 persen. Angka ini secara normatif memang dinilai aman, yaitu di bawah 30 persen. Namun, hal ini perlu ditanggapi lebih kritis melihat ukuran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang riskan.

Menurut Latif, saat ini APBN mengalami defisit primer sekitar Rp 44 triliun. Artinya, negara tidak mampu membayar bunga dan cicilan utang. Latif melihat bahwa utang negara lebih banyak digunakan untuk menutup utang sebelumnya. “Bayar bunga dan cicilan saja tidak mampu. Artinya volume utang membesar. Istilahnya gali lubang tutup lubang, hal ini yang perlu diwaspadai,” ujarnya saat dihubungi, Jumat, 15 Agustus 2014.

Namun Latif mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada 2014. Dia memprediksi angka utang terhadap PDB akan mengecil pada tahun depan. Namun hal ini tergantung pada pertumbuhan ekonomi yang kini sulit mencapai angka 5,5 persen dan struktur APBN yang perlu dibenahi lagi. "Pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan indikator angka PDB mengecil, namun tergantung apakah APBN masih mengalami defisit atau tidak," ujarnya. (Baca: SBY Klaim Cetak Prestasi Ekonomi Tertinggi )

Menurut Latif, upaya konkret yang dapat dilakukan untuk memperkecil utang adalah dengan memprioritaskan perubahan struktur APBN agar lebih efektif dan produktif. Ia mengambil contoh pemangkasan subsidi bahan bakar minyak yang mampu meningkatkan penerimaan baik dari pajak maupun dividen badan usaha milik negara. (Baca:Kinerja Perusahaan Tergerus Utang Luar Negeri )

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan utang negara saat ini dalam situasi yang jauh lebih aman dengan posisi rasio utang terhadap produk domestik bruto hanya sekitar 23 persen. "Utang adalah faktor penting karena berkaitan dengan rasa percaya diri dan harga diri suatu bangsa," kata Presiden Yudhoyono ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2014.

CANTIKA BELLIANDARA





Terpopuler:
Ketua Gerindra Laporkan Metro TV, Detik, dan Tempo
Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
Jokowi: Wajar Ada Beda Pendapat Soal Hendropriyono
Rumah Novela Dirusak karena Apa?
Tim Prabowo Nilai Ajakan Bupati Dogiyai Keliru

Berita terkait

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

4 hari lalu

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.

Baca Selengkapnya

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

24 hari lalu

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

28 hari lalu

Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

52 hari lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

55 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

56 hari lalu

Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

57 hari lalu

Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

57 hari lalu

Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

57 hari lalu

Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

57 hari lalu

Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.

Baca Selengkapnya