Joko Widodo didampingi Rini Soewandi (kiri) usai resmikan Kantor Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, 4 Agustus 2014. Kantor tersebut jadi tempat persiapan pemerintahan transisi dari SBY hingga pelantikan 20 Oktober, termasuk pembentukan kabinet dan APBN 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO,Jakarta - Ketua Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan, setelah resmi menjadi presiden dan wakil presiden 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menerapkan sistem anggaran e-budgeting. Sistem tersebut diterapkan agar anggaran lebih sangkil. "Agar anggaran tidak bocor dan fundamental fiskal lebih baik," kata Hasto ketika dihubungi Tempo, Kamis, 14 Agustus 2014.
Menurut Hasto, untuk mengoptimalkan anggaran, timnya masih mencari formula yang lebih baik ketimbang pengurangan subsidi bahan bakar minyak secara langsung. "Tim kami masih mengkaji," katanya. (Baca: Hasyim Muzadi Ditunjuk Jadi Penasehat Tim Transisi)
Hasto mengatakan pemerintahan Jokowi nantinya lebih memilih program yang berfokus meningkatkan sumber daya manusia. "Kami akan tingkatkan ekonomi kreatif dan segala sumber daya alam indonesia," katanya. (Baca:Wiranto Sebut Kriteria Calon Menteri Jokowi-Kalla )
Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Eko Nugroho, menilai Jokowi harus lebih berfokus membuat anggaran pemerintahannya efisien. "Anggaran perjalanan dinas harus diperketat," katanya.
Selain itu, Agus menyarankan Jokowi mengurangi subsidi BBM 10 persen setiap tahun. "Jadi kalau lima tahun bisa mengurangi 50 persen subsidi," katanya. (Baca: Program Jokowi Terhambat Gugatan Prabowo)
Jika Jokowi mampu menurunkan subsidi, Agus melanjutkan, berarti ada gebrakan yang sangat luar biasa. Sebab, sejatinya, masih banyak pos yang memerlukan subsidi yang terarah. Namun pengurangan subsidi harus dilakukan dengan strategi yang sangat matang dan komprehensif. "Harus diberikan fasilitas publik yang baik," kata Agus.
