Ratusan karyawan SPBU berunjukrasa di depan kantor BPH Migas, Mampang, Jakarta, 13 Agustus 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta: Wakil Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) Fahmi Harsandono Matori menyatakan larangan penjualan Premium di jalan tol, hanya berlaku hingga Desember 2014. "Ini hanya bersifat permanen, berlaku sampai akhir tahun saja," kata dia ketika dihubungi, Rabu, 13 Agustus 2014. (Baca juga: SPBU Tol Sepi, Karyawan Takut Kena PHK)
Presiden terpilih, kata Fahmi, kemungkinan akan memilih cara lain untuk membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) agar tak melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Itu sebabnya ada kemungkinan kebijakan ini akan diubah lagi. (Baca juga: BBM Bersubsidi Dibatasi, Pasar Mobil Terdampak)
Pemerintah membatasi konsumsi BBM agar tak melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter. Caranya, antara lain dengan melarang penjualan Premium di jalan tol mulai 6 Agustus 2014. (Baca juga: Hiswana: SPBU Tol Lengang seperti Lapangan Bola)
Langkah ini menuai kontroversi. Pengusaha pompa bensin khawatir kebijakan tersebut membuat usaha mereka bangkrut. Sejak kebijakan itu diberlakukan, penjualan Premium di jalan tol sepi peminat.
Ratusan karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di tempat peristirahatan di sepanjang jalan tol berunjuk rasa di depan kantor BPH Migas, Rabu, 13 Agustus 2014. Mereka menuntut agar BPH Migas mencabut keputusan yang melarang penjualan BBM berjenis Premium di pompa bensin di sepanjang jalan tol. Kebijakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja.
“Kami tidak bisa membiarkan para karyawan terkena PHK akibat kebijakan yang justru merugikan kesejahteraan rakyat,” ujar Donny Clemen, perwakilan Paguyuban Karyawan SPBU Rest Area Indonesia.
Donny mengatakan telah dua kali mengirimkan surat kepada BPH Migas untuk mencabut keputusan tersebut. Namun, surat itu tak pernah mendapat respons.
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum
53 hari lalu
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.
Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu
53 hari lalu
Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengaku belum tahu kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 akan terbit.
