TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meminta Organisasi Angkutan Darat mengurungkan niat mereka untuk mogok beroperasi. Sebab, kebijakan pengendalian BBM bersubsidi yang diterapkan pemerintah demi memastikan bahan bakar ini cukup hingga akhir tahun. (Baca: Pengendalian BBM Tekan Konsumsi 1,34 Juta Kiloliter)
"Organda enggak usah mogoklah. Ini tidak gawat, kok, hanya mengatur BBM agar cukup sampai 31 Desember," kata Jero kepada wartawan di Kementerian ESDM, Selasa, 5 Agustus 2014.
Jero justru memberi tip kepada para pengemudi bus yang tetap ingin mengisi solar bersubsidi. "Kalau memang di Jakarta Pusat tidak ada, ya tinggal cari di SPBU lain yang menjual subsidi," katanya sambil tertawa. (Baca: Dibatasi, Jero Wacik Bantah BBM Langka)
Mulai 1 Agustus 2014, pemerintah menerapkan pelarangan penjualan solar bersubsidi di SPBU wilayah Jakarta Pusat. Akibatnya, sejumlah pengusaha angkutan umum menganggap kebijakan ini tidak adil dan berpotensi menimbulkan pelanggaran baru.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Organda DKI Jakarta Safruan Sinungan mengancam akan berhenti beroperasi jika kebijakan pembatasan solar bersubsidi tidak ditinjau ulang. "Kami saat ini memiliki 4.000 lebih armada bus. Daripada kami beroperasi tapi nanti dimarahi penumpang, lebih baik kami berhenti dulu. Ini strategi sementara kami," tuturnya ketika dihubungi Tempo, Jumat, 1 Agustus 2014.
Safruan mendesak pemerintah, yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Pertamina, agar meninjau ulang kebijakan ini. Ia khawatir kebijakan tersebut akan berdampak pada pelayanan masyarakat. (Baca: Angkutan Umum Kesulitan Cari Solar di Trayeknya )
