TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengaku lembaganya kembali menerima surat ajakan berunding dari pihak penggugat Newmont hari ini. "Mereka menyatakan ingin berunding, tetapi tidak mengesampingkan hak mereka untuk memproses gugatan di arbitrase," ujarnya selepas konferensi pers di kantornya, Selasa, 5 Agustus 2014.
Menurut Chairul, ajakan perundingan yang disampaikan Newmont itu diterima dengan terbuka oleh pemerintah. Namun, pemerintah minta satu syarat, yakni gugatan yang mereka layangkan di pengadilan arbitrase harus segera dicabut. "Kalau tidak, ya, sama saja bohong. Jadi, kalau mau berunding cabut dulu," kata dia. (Baca: Hadapi Newmont, Indonesia Gandeng Pengacara Asing)
Dalam surat yang diterima siang tadi, ujar Chairul melanjutkan, Newmont mengajak pemerintah berunding dengan maksud mencari jalan terbaik untuk kedua belah pihak. Tetapi, mereka enggan mencabut rencananya melakukan gugatan. "Di kalimat terakhir menyatakan bahwa tidak mengurangi hak mereka untuk menggugat kita. Ya, silakan saja," katanya.
Hingga kini pemerintah belum merespons ajakan berunding kembali seperti yang tercantum dalam surat tersebut. Sebab, pemerintah masih menunggu iktikad baik dari perusahaan asal Amerika Serikat itu untuk segera mencabut gugatannya. "Saya menunggu saja," ujar Chairul. (Baca: Pemerintah Mungkin Gugat Balik Newmont)
Chairul mengatakan semakin berlarutnya sikap Newmont dengan rencana gugatan tersebut, justru akan membuat kerugian ekonomi yang ditanggungnya semakin besar. "Hingga kini biaya operasional tetap keluar, sementara pendapatannya berhenti akibat penghentian ekspor. Itu seperti mau bunuh diri saja, ya, silakan," ujarnya.
