Petugas mengisian Pertamax Series (Pertamax dan Pertamax Plus) kemasan 5 Liter di sebuah SPBU di Surabaya, 4 Agustus 2014. ANTARA/Eric Ireng
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik memastikan pengendalian bahan bakar minyak subsidi hanya untuk menjaga agar kuota sebesar 46 juta kiloliter cukup hingga akhir tahun. Ia membantah kebijakan tersebut untuk memangkas volume yang sudah ada. "Jangan persepsinya karena BBM akan langka, akan habis," kata Jero kepada wartawan di kantor ESDM, Selasa, 5 Agustus 2014. (Baca: Beda, PembatasanBBM Versi Pertamina dan BPH Migas)
Menurut Jero, hingga saat ini stok BBM masih tersedia, terutama untuk BBM nonsubsidi, baik solar ataupun Premium. "Untuk solar dan Premium bersubsidi juga tidak habis, hanya penjualannya dikendalikan," katanya. (Baca juga: Pembatasan Solar Bersubsidi Tidak Berlaku di Pantura)
Jero mengatakan kebijakan pengendalian konsumsi BBM subsidi ini menimbulkan kepanikan masyarakat. Kebijakan yang dimulai sejak 1 Agustus 2014 ini dinilai akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak. "Ada salah paham, tapi mungkin kami memang belum sukses mensosialisasikan." (Baca: 8 SPBU Jember Batasi Pembelian Solar)
Pemerintah mulai 1 Agustus 2014 menerapkan kebijakan pelarangan penjualan solar bersubsidi di SPBU Jakarta Pusat. Kebijakan ini menyusul keputusan pemerintah untuk memangkas kuota BBM subsidi menjadi 46 juta kiloliter dari sebelumnya 48 juta kiloliter.
Pada 4 Agustus 2014, kebijakan pengendalian BBM subsidi dilanjutkan dengan mengatur waktu penjualan pada pukul 08.00-18.00 di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Namun pengaturan waktu penjualan hanya dilakukan di sejumlah SPBU di klaster-klaster yang dekat dengan industri pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Selanjutnya, pada 6 Agustus 2014, pemerintah menetapkan pelarangan penjualan Premium subsidi di tempat peristirahatan di jalan tol. Juga, pelarangan solar subsidi bagi kapal nelayan di atas 30 GT.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
