Ekspor Timah Ilegal, Negara Merugi Rp 4,17 Triliun
Rabu, 16 Juli 2014 11:19 WIB
Industri timah. REUTERS/Dwi Sadmoko
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Panitia Kerja Timah DPRD Bangka Belitung Eka Mulya Putra mengungkapkan potensi kerugian negara akibat kegiatan ekspor timah ilegal di daerahnya satu dekade terakhir mencapai Rp 4,17 triliun. "Selain itu, beberapa perusahaan yang terlibat juga menunggak royalti sebesar Rp 6,878 miliar yang harus ditagih oleh pemerintah," kata Eka saat dihubungi Tempo , Rabu, 16 Juli 2014. (Baca: Timah dari Bangka Diduga Diekspor Tak Lewat Bursa ) Kemarin, Eka dan Panitia Kerja Timah DPRD Bangka Belitung mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk melaporkan dugaan permainan tambang dan ekspor timah di Bangka Belitung. Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan tim Litbang KPK. Menurut Eka, total volume ekspor timah ilegal sejak 2004 hingga 2013 mencapai 301.800 MegaTon dengan nilai penjualan sebesar Rp. 50,12 triliun. (Baca: 9 Tahun, Penyelundupan Timah Capai 301.800 MegaTon ) Di balik bisnis ini, kata Eka, ada beberapa jenderal yang ikut bermain. Namun dia enggan menyebutkan siapa para jenderal yang dimaksud. "Saya rasa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berhak menyebutkan nama para jenderal teresebut," ujarnya. "Saya rasa mereka sudah mengantongi nama-nama jenderal itu." Temuan Panja Timah DPRD Bangka Belitung tersebut berawal dari penangkapan tugboat Binamarine 75 dan tongkang Binamarine 76 oleh TNI Angkatan Laut di Batam . Dua armada kapal tersebut akan menyelundupkan bijih timah ke Singapura. INDRI MAULIDAR Terpopuler: Ahok Tetapkan Syarat Ini Waktu Sumbang Zakat Guru JIS Diduga Pakai Obat 'Magic Stone' Berapa Keuntungan Adidas dari Piala Dunia 2014? Agnes Monica Unggah Foto Nonton Bola Bareng Daniel Bocah 3 Tahun Hidup Lagi Saat Akan Dimakamkan
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 jam lalu
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca Selengkapnya
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
1 jam lalu
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca Selengkapnya
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
4 jam lalu
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
4 jam lalu
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
5 jam lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
7 jam lalu
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
11 jam lalu
Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
13 jam lalu
Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca Selengkapnya
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
19 jam lalu
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
1 hari lalu
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
2 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
12 jam lalu
15 jam lalu
17 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu