Petani Minta Tata Niaga Impor Pasta Cabai Diatur

Senin, 14 Juli 2014 03:26 WIB

Ilustrasi cabai. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO , Jakarta: Petani meminta tata perdagangan impor pasta cabai untuk industri turut diatur oleh pemerintah. Caranya, kebutuhan pasta cabai oleh industri harus mendapat rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dari pemerintah. "Rekan-rekan petani menuntut agar pasta cabai juga diatur dalam RIPH," kata Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia wilayah Jawa Timur, Sukoco saat dihubungi Tempo, Ahad, 13 Juli 2014.

Menurut Sukoco, karena tidak ada pengaturan secara khusus, industri bisa kapan saja mengimpor pasta cabai sebagai pengganti cabai segar dalam proses pengolahan. Buktinya, selama dua bulan ini, penyerapan cabai petani oleh industri berkurang hingga 50 persen. "Kebutuhan mereka biasanya 3.000 - 4.000 ton di antaranya 80 persen dari petani," ujarnya. (baca:Harga Anjlok, Petani Sumenep Sedekahkan Cabai)

Sukoco mengatakan, harga cabai di tingkat petani saat ini memang sedang turun ke level Rp 4.000 - Rp 5.000 per kilogram. Meski begitu, petani menduga industri lebih memilih impor karena hitungannya lebih murah. Sebab, rantai niaga cabai dari petani hingga ke industri termasuk panjang, bisa mencapai harga Rp 10 ribu per kilogram.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa pemerintah terus memantau penurunan harga cabai di semua sentra produksi cabai di Indonesia. Penurunan harga yang merosot drastis ini dilaporkan karena melimpahnya suplai. "Solusi atas over suplai cabai ini bisa diatasi dengan mengeringkan cabai agar lebih tahan lama," katanya. (baca: CT: Harga Cabai Anjlok, Petani Bakal Mogok )



Berdasarkan pantauan harga di Pasar Induk Kramat Jati per 11 Juli 2014, harga sejumlah jenis cabai mengalami penurunan. Untuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau harganya Rp 8.000 per kilogram. Harga tersebut terus turun dari posisi Rp 9.500 dan Rp 10.000 per kilogram pada hari sebelumnya. Sedangkan untuk cabai rawit merah dan cabai merah besar harganya masing-masing Rp 10.000 dan Rp 11.000 per kilogram. (bac: Pajak Cabai Dihapus, BKF Tunggu Surat )

AYU PRIMA SANDI



Terpopuler:
Dahlan Iskan Copot Komisaris Penggagas Obor Rakyat
Proyek Trans Sumatera Dimulai 9 Oktober 2014
Saham Rontok, Viva Klaim Labanya Malah Melesat
Modernisasi Pabrik Gula Tua Dikebut Tahun Depan

Berita terkait

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

2 hari lalu

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.

Baca Selengkapnya

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

3 hari lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

3 hari lalu

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

6 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

9 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

16 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

17 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

17 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

22 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya