TEMPO.CO , Jakarta: PT Inalum menyatakan bersedia membayar pajak-pajak daerah seperti yang didesakkan oleh beberapa pemerintah daerah. Namun, Direktur Utama InalumS Winardi, menetapkan syarat.
"Harus aturan yang legal dulu. Dalam sebulan atau dua bulan terakhir kami sudah silaturahim ke stakeholders untuk membicarakan masalah ini," kata Winardi seusai bertemu Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta pada Jumat, 13 Juni 2014.
Winardi menjelaskan, pertemuan membahas tuntutan pajak daerah dan kemungkinan saham pemerintah daerah di Inalum. soal penyertaan saham, ia menyatakan itu kewenangan pamegang saham.
Sebelum menjadi BUMN, kala itu dikuasai konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA), Inalum dinilai tak memberikan banyak manfaat kepada daerah tempat perusahaan alumuniam itu beroperasi. Inalum hanya memberikan annual fee kepada pemerintah pusat. Setelah menjadi BUMN, Inalum didesak membayar pajak daerah, seperti desakan dari Pemerintah Kabupaten Batubara. Mereka minta Inalum membayar PBB tahun ini dan pajak daerah lainnya. (Baca: Bupati Batubara Tagih Pajak dari Inalum)
Bupati Batubara, O.K. Arya Zulkarnain, mengatakan permintaan semacam itu wajar karena memang BUMN wajib membayar pajak. Di Kabupaten Batubara, menurut dia, ada juga beberapa BUMN yang membayar pajak. Perusahaan-perusahaan antara lain mengelola perkebunan sawit dan karet. "Makanya, sejak awal kami ingin ngomong kepada Pak Menteri," ujar Arya.
Batubara menargetkan penerimaan pajak dari Inalum sebesar Rp 10 miliar pada tahun ini. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar pajak PBB Inalum, ditargetkan Rp 25 miliar. "Lumayan ada tambahan sepuluh miliar rupiah," ucap Arya. "Tapi masih kurang buat beli Ferrari," katanya berseloroh.
AMIR TEJO
Berita Terpopuler:
Pantura Disebut Proyek Abadi, Ini Kata PU
Jelang MEA, Hanya 124 Insinyur Lokal Diakui ASEAN
Proyek Gas Arun-Belawan Molor, Sumut Terpuruk
Perpindahan Peti Kemas Terhalang Makam Mbah Priok
Target Penerimaan Perpajakan 2014 Direvisi
Berita terkait
Indonesia Audit Watch Lapor ke Mahfud Md soal Indikasi Pengemplangan Pajak Pertambangan
13 April 2023
IAW berharap Mahfud Md dapat meneliti 50 perusahaan tambang yang di dalamnya ada modus operandi pajak bermasalah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Perekonomian Global Masih Konsisten Melemah
24 September 2019
Sri Mulyani mengatakan data tersebut menyiratkan bahwa sektor pertambangan memang mengalami tekanan yang sangat dalam pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaPajak Pertambangan Tumbuh 50 Persen di Semester I
14 Juli 2017
Penerimaan pajak dalam APBN 2017 optimistis dapat dicapai jika pajak pertambangan mengalami pertumbuhan yang siginifikan.
Baca SelengkapnyaESDM Usulkan Tunggakan PNBP Rp 175 Miliar Dihapus
8 Juli 2017
ESDM berencana mengusulkan penghapusan tunggakan Rp 175 Miliar
Baca SelengkapnyaWapres: Pajak dengan Freeport Masih Dinegosiasikan
17 Februari 2017
Pemerintah dan Freeport Indonesia sedang berunding ihwal besaran pajak yang dibayarkan.
Baca SelengkapnyaBea Keluar Freeport dan Newmont Rp 2,5 Triliun di 2016
12 Januari 2017
Untuk bea keluar 2016 Freeport, total Rp 1,23 triliun. Sedangkan Newmont Rp 1,25 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kesulitan Tagih PNBP Sektor Tambang
6 Desember 2016
Triliunan pendapatan negara bukan pajak dari sektor pertambangan tak tertagih.
Baca SelengkapnyaPemerintah Gagal Tagih Piutang Pertambangan Rp 2,5 Triliun
14 Juni 2016
Dalam survei yang dilakukan TII terhadap lapangan usaha yang risiko suapnya paling tinggi, sektor pertambangan menempati urutan kedua.
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN Targetkan Royati Tambang Naik Jadi Rp 1,4 Triliun
23 Januari 2016
Kementerian BUMN sedang menyusun pembentukan induk perusahaan tambang.
Baca SelengkapnyaPungutan Pajak Sektor Pertambangan di Jateng Rendah
10 Januari 2016
Kontribusi pajak dari sektor pertambangan di Jawa Tengah, tahun 2015 masih rendah.
Baca Selengkapnya