TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan sedang merancang direksi Perusahaan Umum Perhutani. "Sudah sejak 1 bulan lalu, tapi belum dijawab (Kementerian BUMN)," katanya kepada wartawan di Departemen Keuangan, Jakarta.Menurut Kaban, direksi Perum Perhutani itu sudah habis masa jabatannya sejak tahun lalu. "Sampai saat ini, Direksi Perhutani masih membuat kebijakan,"katanya. Menteri Kabar mengindikasikan, terjadinya penyimpangan kebijakan yang membuat beberapa tahun terakhir ini Perhutani mengalami kerugian. Direksi yang lama itu, menurut Menhut, harus diperiksa karena kebijakannya telah menimbulkan kerugian negara. "Nggak ada sejarahnya Perum Perhutani rugi,"katanya.Perhutani mengalami kerugian sejak 2003. Padahal, Perhutani mempunyai aset triliunan rupiah. "Namun, saat ini hanya tersisa miliaran rupiah. Kemana aset itu?"tanya Kaban.Evy Flamboyan Minanda
Berita terkait
Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah
25 Januari 2024
Kepala Badan Kehutanan AS Randy Moore menghargai langkah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.
Baca SelengkapnyaPengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca
10 November 2023
Indonesia telah membuka skema perdagangan karbon untuk meningkatkan serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Baca SelengkapnyaMenteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia
3 Oktober 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada potensi asap menyebrang ke Malaysia dampak dari kebakaran hutan dan lahan.
Baca SelengkapnyaKadin RFBSH Inisiasi Pilot Project Multiusaha Kehutanan
20 Februari 2023
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Regenerative Forest Business Sub Hub (RFBSH) menginisiasi pilot project multiusaha kehutanan.
Baca SelengkapnyaKLHK Tangkap Pemodal Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis
14 Februari 2023
KLHK Wilayah Sumatera menangkap dan menahan salah satu aktor intelektual penambangan emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Batang Gadis.
Baca SelengkapnyaKLHK Minta Pengadilan Hukum Berat Pelaku Pengrusakan Tahura Bukit Mangkol
21 Juli 2022
KLHK melimpahkan berkas tahap dua kasus perambahan Taman Hutan Rakyat (Tahura) secara ilegal dengan tersangka ke Pengadilan Negeri
Baca SelengkapnyaINFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis
14 Juli 2022
Sektor itu rentan pelanggaran HAM bagi sosial, ekonomi dan lingkungan, jika dikelola tanpa standar-standar HAM dalam bisnis.
Baca SelengkapnyaAlasan Serikat Pekerja Perhutani Menyebut Eksistensi Hutan Jawa Terancam
28 Mei 2022
Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani atau SP2P resah dengan kelangsungan hujan Jawa.
Baca SelengkapnyaMendorong Pekerja Perum Perhutani Terlindungi Program Jamsostek
2 April 2022
Ada lebih dari 1 juta pekerja di lingkungan perhutanan yang belum mengikuti program.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Terbesar, Sektor Kehutanan Berkontribusi Kurangi 497 Juta Ton CO2
26 Maret 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor kehutanan menjadi pemberi kontribusi terbesar dalam penurunan CO2 dengan biaya yang sedikit.
Baca Selengkapnya
