TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) walaupun enam dari 10 fraksi DPR menolak kenaikan harga BBM pada saat rapat paripurna. "Saya kira tetap karena pemerintah mempunyai keyakinan, kenaikan tersebut adalah yang paling baik," ujarnya kepada wartawan di Departemen Keuangan, Rabu (16/3). Ical kembali mengungkapkan asumsi pemerintah untuk menaikan harga BBM dengan menukar subsidi untuk rakyat miskin, yang dapat mengurangi enam juta orang miskin atau sekitar tiga persen. Untuk mengatasi fraksi yang tidak setuju kenaikan harga BBM, menurutnya, akan dilihat siapa yang berwenang menetapkan hal tersebut. "Kita akan ada konsultasi dengan DPR mengenai penggunaan dana kompensasinya," ucapnya. Mengenai kemungkinan difokuskannya dana kompensasi untuk pendidikan gratis dan pengobatan gratis seperti yang diusulkan oleh beberapa pihak, Ical mengungkapkan, hal tersebut akan dibicarakan dengan panitia anggaran DPR karena termasuk dalam penggunaan anggaran. Ical menampik pernyataan beberapa pihak yang menyatakan kenaikan BBM dapat menyengsarakan rakyat. Menurutnya, golongan ekonomi menengah kebawah dan orang miskin akan merasakan pengurangan biaya hidup karena mendapat subsidi, sehingga rakyat miskin sangat diuntungkan dengan program tersebut. Adapun pengucuran dana kompensasi menurutnya akan dilakukan segera. Namun seperti diketahui pengucuran dana kompensasi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Evy Flamboyan