TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengusaha meminta pemerintah lebih berfokus menggenjot ekspor agar ekonomi tetap bergerak. “Walaupun anggaran infrastruktur terpotong, tapi saya harap pemerintah mau fokus ke bidang lain. Terutama di bidang ekspor, jangan terus import oriented," kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat ketika dihubungi, Rabu, 21 Mei 2014.

Pernyataan itu menanggapi rencana pemerintah memangkas anggaran tiap kementerian atau lembaga sekitar 30 persen tahun ini. Hal tersebut dilakukan setelah ada perubahan besar terhadap asumsi makro ekonomi. (Baca: Chairul Tanjung Larang Pembelian Kendaraan Dinas)

Dalam pengetatan anggaran ini, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum paling besar terpangkas, dari Rp 84,148 triliun menjadi Rp 61,4 triliun. Dampaknya, sejumlah proyek akan tertunda digarap tahun ini. (Baca: Kuota BBM Subsidi Cukup, Tapi Anggaran Kurang)

Lebih jauh, Ade menjelaskan saat ini banyak industri, terutama industri tekstil, yang kehilangan daya saing akibat kenaikan tarif dasar listrik awal Mei lalu. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemerintah meningkatkan ekspor barang jadi, bukan hanya barang mentah seperti kondisi saat ini. "Belum lagi masalah kenaikan harga bongkar muat barang dan harga penyimpanan di Tanjung Priok. Kami ini seperti dicekik,” ujarnya.

Ekonom dari Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, menyayangkan keputusan pemerintah memotong anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sebab, selama ini anggaran infrastruktur tidak terserap baik paling banter hanya 10 sampai 15 persen.

Ia khawatir pemotongan anggaran ini akan berpengaruh dengan kesiapan pemerintah menghadapai pasar bebas ASEAN yang dimulai tahun 2015. "Saya harap pemotongan anggaran ini tidak mengganggu kesiapan pemerintah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN," ucap Erani.

INDRI MAULIDAR

Berita terpopuler:
Tokobagus.com Berubah Nama Jadi OLX.co.id
Penutupan SKT Sampoerna, Soekarwo: Tak Ada Laporan
Mudik, Kendaraan di Pantura Jawa Naik 10 Kali Lipat