TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengatakan pengurangan tenaga kerja di sektor pertambangan sebagai dampak larangan ekspor mineral mentah sudah diperhitungkan pemerintah. "Risiko pengurangan karyawan atau pengurangan pendapatan negara dari ekspor sudah dihitung sebagai risiko yang akan kita hadapi dalam dua-tiga tahun ke depan," kata Hidayat usai rapat eselon di kantornya Rabu, 7 Mei 2014, malam.
Ia berharap dalam waktu singkat masalah ini akan bisa diatasi pemerintah. "Kami melihatnya dalam jangka panjang, ketika hilirisasi sudah berjalan dan banyak smelter (pabrik pengolahan konsentrat logam) yang dibangun," ujarnya.
Sebelumnya, perusahaan tambang emas dan tembaga Newmont Nusa Tenggara menyatakan akan mengurangi produksi dan merumahkan sebagian karyawannya mulai Juni mendatang. Pengurangan itu dilakukan karena Newmont belum mendapat izin ekspor dari pemerintah. Saat ini Newmont memang masih dilarang mengekspor konsentrat karena belum membangun smelter.
Menurut Hidayat, dalam jangka pendek kontrak Newmont akan berakhir. Dia lebih condong memikirkan perusahaan-perusahaan tambang yang kontraknya masih panjang seperti Freeport. "Saya membantu agar mereka bisa beraktivitas lagi," ujarnya. Berdasarkan penelusuran, kontrak karya Newmont akan berakhir 2030.
Untuk mengatasi kebuntuan soal larangan ekspor mineral mentah ini, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan aturan bea keluar bagi perusahaan tambang. Namun, kata Hidayat, antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Keuangan masih belum sepakat soal bagaimana revisi besaran bea keluar bisa diberikan.
"Menurut saya, jika sudah ada jaminan US$ 100 juta, itu sudah bisa ditanggapi secara serius," ujarnya. Pendapat ini ternyata tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan. Kata Hidayat, Menteri Keuangan tetap ngotot fasilitas keuangan baru bisa diberikan jika smelter sudah berdiri. "Tapi intinya kita sepakat untuk berikan revisi bea keluar. Soal tata caranya, masih belum sepakat."
AMIR TEJO
Terpopuler
Foto Seksinya Digunjingkan, Mariana Renata Pasif
Hukum Syariah Aceh Disorot Media Internasional
Bangun Tidur, Bupati Bogor Dicokok KPK
Alasan Negara Timur Tengah Suka Fortuner Indonesia
Berita terkait
Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin
6 hari lalu
Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.
Baca SelengkapnyaIntip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024
52 hari lalu
Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G mulai dipromosikan. Gawai ini termasuk kelas menengah, namun fiturnya lengkap dan mumpuni.
Baca SelengkapnyaSetelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024
54 hari lalu
Setelah empat tahun vakum, Gaikindo kembali adakan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024. Apa yang menarik?
Baca SelengkapnyaTMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024
21 Februari 2024
TMMIN menerima penghargaan Lighthouse Industry 2024 setelah dianggap berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri otomotif.
Baca SelengkapnyaCara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin
17 Januari 2024
Sekarang, sudah banyak orang yang menjual iPhone bekas. Sebelum membeli, sebaiknya cek IMEI iPhone apakah terdaftar atau tidak.
Baca SelengkapnyaKomisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter
9 Januari 2024
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bakal memanggil Kementerian Perindustrian dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Stell (ITSS).
Baca SelengkapnyaIndef Sebut Investasi Sektor Industri Pengolahan Berpusat di Pulau Jawa
28 Desember 2023
Ekonom Indef Riza Annisa Pujarama mengatakan ada ketimpangan realisasi investasi di sektor industri pengolahan.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Dugaan Pelanggaran Kasus Ledakan Smelter Nikel Cina di Indonesia, Waskita Karya Lanjutkan PHK
26 Desember 2023
Terpopuler: Dugaan pelanggaran di kasus ledakan smelter nikel milik Cina di Indonesia, Waskita Karya berpotensi lanjutkan PHK karyawan.
Baca SelengkapnyaSmelter Nikel di Morowali Meledak, Kemenperin Minta Perusahaan Penuhi Hak Korban
24 Desember 2023
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) minta PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) penuhi hak korban ledakan smelter nikel di Morowali.
Baca SelengkapnyaTungku Smelter Meledak, Kementerian ESDM: Pengawasan Kepatuhan K3 Wewenang Kemenperin
24 Desember 2023
Kementerian ESDM mengatakan bahwa pengawasan kepatuhan K3 industri smelter nikel wewenang Kementerian Perindustrian.
Baca Selengkapnya