Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih, Rizal Djalil mengucapkan sumpah jabatan pada pelantikannya di Jakarta, (28/4). Rizal Djalil terpilih sebagai Ketua BPK masa jabatan April-Oktober 2014 menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Rizal Djalil yang resmi menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menggatikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun pada 21 April lalu, memiliki sejumlah ambisi. Meski hanya menjabat hingga Oktober mendatang, Rizal memastikan akan melakukan banyak hal, termasuk meningkatkan kualitas audit kinerja pemerintah. (Baca: Sektor Keuangan Kemplang Pajak Rp 12 Triliun)
Rizal akan berfokus pada audit program subsidi dan penerimaan perpajakan. Soal pentingnya audit penerimaan perpajakan ini tak lepas dari rencana BPK melakukan audit lanjutan terhadap kontrak karya yang diharapkan bisa makin menggenjot penerimaan negara. (Baca: Pimpin BPK, RizalDjalil Punya Banyak PR)
“Subsidi dan penerimaan negara harus menjadi prioritas,” kata Rizal kepada Angga Sukma Wijaya dan Faiz Nasrillah dari Tempo, di kantornya, Jumat pekan lalu. Berikut ini petikan wawancaranya.
Apakah BPK juga akan melakukan audit lanjutan terhadap kontrak karya. Banyak temuan perusahaan tambang tak tuntas membayar royalti? Bukan hanya kontrak karya. Semua hal yang terkait dengan peningkatan penerimaan negara juga akan menjadi prioritas kami.
Soal pajak, kami akan mencari tahu penyebab PPh pribadi yang rendah sekali. Pajak ini saka guru ekonomi, tiang utama penerimaan negara. Ini harus betul-betul tertata karena menyangkut hak wajib pajak dan berkaitan dengan kepentingan negara yang lebih besar. Pemeriksaan yang terkait dengan pajak harus dilakukan secara hati-hati.
Apakah pengelolaan pajak selama ini masih belum optimal? Saya melihat itu. Silakan tulis besar-besar, saya setuju pajak itu harus menjadi badan tersendiri. Mengapa? Porsi penerimaan negara pada sektor pajak lebih dari 80 persen, tapi masih di bawah satu departemen.
Untuk mengangkat pegawai saja lama. Waktu saya memimpin Panitia Khusus Pajak, sudah hampir ketok palu agar pajak jadi badan sendiri. Saya melihat Direktorat Jenderal Pajak sudah saatnya bisa menjadi badan sendiri atau di bawah presiden, dan berkoordinasi dengan menteri keuangan.
Apakah bisa selesai dalam enam bulan? Kami akan langsung turun dan tentukan prioritas. Ada audit yang sudah selesai pada level eselon satu, salah satunya mengenai pajak. Pasti selesai.
Wawancara lebih lengkap bisa dibaca di Koran Tempo, edisi Senin, 5 Mei 2014.
