TEMPO.CO, Surabaya - Sebanyak 800 ribu ton gula di Jawa Timur menganggur karena serbuan gula rafinasi di luar Pulau Jawa. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil, ribuan ton gula itu masih tersimpan di gudang tanpa bisa dijual. "Mau dikeluarkan ke mana? Pasar gula di luar Pulau Jawa dipenuhi gula rafinasi yang tidak sesuai peruntukannya," katanya, Senin, 7 April 2014. (baca: 2014, Tahun Kebangkrutan Industri Gula Nasional)
Data Jawa Timur menyebutkan produksi gula pada 2013 mencapai 1,25 juta ton kontribusi Jawa Timur terhadap produksi nasional yang hampir menembus 50 persen. Area perkebunan tebu di Jawa Timur juga terbesar dengan luas 200 ribu hektare dan memiliki 32 pabrik gula.
Dari produksi 1,25 juta ton, kebutuhan konsumsi Jawa Timur hanya 450 ribu ton. Artinya, Jawa Timur masih surplus 800 ribu ton. (baca: Jawa Tengah Klaim Surplus Gula)
Sisa gula tersebut biasanya dijual ke luar Pulau Jawa. Namun hingga kini gula-gula itu hanya ngendon di gudang-gudang. Lantaran impor gula rafinasi menyerbu pasar di luar Jawa. Bahkan gula selundupan mendominasi pasar modern dan tradisional.
Operasi pasar untuk mengatasi rembesan gula impor diakui Arum belum memadai. Apalagi jika operasi pasar hanya dilakukan di Jawa Timur. Menurut dia, operasi pasar harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, perlu ada law enforcement untuk memberikan efek jera. "Kalau enggak dibarengi law enforcement, sia-sia bekerja. Tinggal capeknya."
Para petani tebu rakyat juga menagih pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 untuk menentukan rendemen minimal 10 persen. Bahkan rendemen bisa dipatok sampai 12 persen. Ternyata faktanya rendemen hanya 7 persen. "Kami menagih agar Perda Nomor 17 itu enggak hanya macan kertas," kata Arum.
APTRI mendesak Gubernur Jawa Timur untuk membicarakannya dengan Presiden sebagai penentu kebijakan. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berjanji akan bekerja sama dengan APTRI, serikat pekerja pabrik gula, dan para pedagang guna merumuskan rencana usulan terhadap persoalan gula untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat. Sekaligus mencari cara agar Jawa Timur yang menjadi ikon gula tidak rusak dan bangkrut.
"Saya akan serius mengurusi, bagaimana mungkin tidak melindungi produksi dalam negeri. Kalau hanya trading (ekspor-impor), bukan government namanya," kata Soekarwo.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan tetap melakukan operasi pasar secara menyeluruh di 38 kabupaten/kota. Meski Jawa Timur sudah menutup pintu impor gula rafinasi, Soekarwo mengakui kebocoran masih tetap ada. Operasi pasar, kata Seokarwo, akan tetap dilakukan setelah pemilu legislatif.
