Caltex Pertahankan Produksi Minyak

Reporter

Editor

Selasa, 22 Februari 2005 15:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Caltex Pasifik Indonesia, perusahaan minyak bumi, akan mempertahankan laju penurunan produksi di lapangan-lapangan minyaknya. Penurunan produksi tahun ini akan dipertahankan hingga di bawah lima persen. ”Produksi tahun lalu sebesar 507 ribu barel per hari dan tahun-tahun sebelumnya penurunan produksi mencapai 10 persen,” kata W.Yudiana Ardiwinata, Presiden Direktur PT Caltex Pasifik Indonesia, sebelum rapat dengan Komisi Pertambangan DPR di Jakarta hari ini.Menurut Yudiana, perusahaan tahun lalu sudah dapat menekan penurunan produksi hingga lima persen, sehingga, pada tahun 2005 diharapkan bisa kurang dari lima persen atau bisa dipertahankan sekitar 500 ribu barel per hari. Caltex telah menyiapkan teknologi untuk mempertahankan produksi dengan mengusahakan injeksi kimia yang menggunakan surfactan. Perusahaan telah melakukan percobaan di lapangan Minas, yang akan dikembangkan untuk lapangan-lapangan minyak yang lain. Menurut dia, sebenarnya jika penerapan teknologi injeksi surfactan dapat diterapkan, akan dapat meningkatkan cadangan minyak dan dari lapangan Minas dapat diproduksi hingga 300 juta barel atau lebih bila dapat dilakukan di lapangan lain milik Caltex. Saat ini beberapa lapangan minyak milik Caltex seperti Minas berproduksi sebanyak 100 ribu barel per hari. Sedangkan lapangan lainnya, yaitu Duri 210 ribu barel per hari.Bahan untuk menginjeksi, yaitu surfactan saat ini memang masih diimpor dari luar negeri. “Diharapkan, jika sudah berhasil, dapat diproduksi di dalam negeri,” kata Yudiana. Selain itu, dia juga memastikan, Caltex akan tetap ikut dalam tender lapangan minyak yang ditawarkan oleh pemerintah. Berkaitan dengan investasi , perusahaan tahun ini menganggarkan US$ 250 juta hingga US$ 300 juta. “Itu masih dapat ditingkatkan, asal masalah pembebasan tanah dapat diatasi,” katanya.Muhamad Fasabeni - Tempo

Berita terkait

Sri Astari Rasjid Tutup Usia, Mantan Dubes RI untuk Bulgaria Ini Seorang Pelukis

13 Desember 2022

Sri Astari Rasjid Tutup Usia, Mantan Dubes RI untuk Bulgaria Ini Seorang Pelukis

Sri Astari Rasjid wafat di usia yang ke-69 tahun di Singapura. Sebelum menjadi Dubes RI untuk Bulgaria, ia dikenal sebagai pelukis wanita.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

3 Oktober 2017

Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

19 Februari 2017

Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Baca Selengkapnya

Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas

18 Januari 2017

Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas

Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.

Baca Selengkapnya

Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas  

22 November 2016

Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas  

DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.

Baca Selengkapnya

Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi  

29 Agustus 2016

Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi  

Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas  

20 Agustus 2016

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas  

Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.

Baca Selengkapnya

Perubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat

3 Agustus 2016

Perubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat

Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan

Baca Selengkapnya

KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas  

13 Januari 2016

KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas  

KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata

Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16

Desember 2015.

Baca Selengkapnya

Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

10 Juli 2015

Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.

Baca Selengkapnya