Mobil murah milik Astra Daihatsu Motor (ADM), Daihatsu Ayla yang mulai dijual dengan harga 76 juta rupiah ini ikut tampil memeriahkan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013, Jakarta, (24/9). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO,Jakarta - Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Satya Widya Yudha, mendesak pemerintah menghentikan program mobil murah ramah lingkungan atau low-cost green car (LCGC). Sebab, kebijakan tersebut tidak efektif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Kalau pakai BBM bersubsidi, sudah jelas mahal untuk negara, bukan lagi mobil murah," kata Satya kepada Tempo, Ahad, 23 Maret 2014.
Satya mengatakan, jika ingin menghemat biaya subsidi, pemerintah harus membuat kebijakan mobil berbahan bakar nonminyak. Selain meriapkan program mobil berbahan bakar gas, pemerintah bisa konsisten mengembangkan mobil listrik atau kendaraan bertenaga matahari. (Baca : ESDM: LCGC Bukan Jaminan Hemat Subsidi BBM ).
Program mobil murah LCGC diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan berharga terjangkau. Melalui program tersebut, produsen mobil murah mendapatkan fasilitas berupa keringanan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM). (Baca juga : Subsidi BBM Tekor, MobilMurah Dievaluasi ).
Namun ada spesifikasi khusus dalam mobil tersebut yang harus dipenuhi, yakni kapasitas mesin 980-1200 cc, konsumsi bahan bakar paling sedikit 20 kilometer per liter, dan menggunakan merek Indonesia. Selain itu, mobil yang masuk skema LCGC diharapkan mengkonsumsi bahan bakar nonsubsidi. Tetapi tidak ada aturan yang melarang LCGC mengkonsumsi bahan bakar bersubsidi.
Evaluasi program LCGC diutarakan Menteri Keuangan Chatib Basri pada akhir pekan ketiga Maret 2014. Chatib mengirimkan surat kepada Kementerian Perindustrian untuk meninjau efektivitas penggunaan bahan bakar nonsubsidi dalam program mobil murah tersebut. (Baca : Aturan Tak Jelas, LCGC Habiskan BBM Bersubsidi ).
Wakil Ketua Komisi Anggaran DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan rencana evaluasi yang diajukan Chatib Basri menunjukkan dia bersikap konsisten terhadap anggaran subsidi BBM yang telah ditetapkan. Harry mengatakan pemerintah akan berhadapan dengan DPR jika mengizinkan penggunaan BBM bersubsidi untuk LCGC. "Itu berarti memancing perdebatan dengan DPR," katanya.
