Menteri Chatib: Pajak Mobil Mewah Tak Bendung Impor

Reporter

Jumat, 21 Maret 2014 15:37 WIB

Ferrari Enzo merupakan mobil super dari Ferrari menggantikan posisi F50 sebagai mobil Ferrari yang termahal dan tercepat, dan tercanggih di jajaran produk Ferrari. Mobil yang hanya diproduksi 400 unit di dunia ini diketahui ada 2 unit di Indonesia, salah satunya di Bandung. thesupercars.org

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan kenaikan pajak barang mewah berupa kendaraan bermotor tidak berdampak pada pengurangan defisit neraca transaksi berjalan. Menurut dia, kenaikan pajak itu hanya instrumen untuk mengurangi konsumsi barang mewah.

"Impornya tak banyak. Konsumsi (mobil mewah) tidak besar. Jadi jangan dianggap dapat mengurangi current account deficit," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2014.

Chatib mengatakan penerimaan negara dari kenaikan pajak mobil mewah tidak terlalu besar. Jumlahnya juga tak bisa dikompensasikan dengan nilai impor. "Yang punya mobil mewah berapa, sih?" katanya.

Pemerintah akan mengubah peraturan tentang pajak barang mewah berupa kendaraan bermotor. Melalui akun Twitter-nya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kenaikan pajak barang mewah untuk kendaraan bermotor dari 75 persen menjadi 125 persen.

"Pemerintah ubah peraturan terdahulu ttg pajak barang mewah berupa kendaraan bermotor dari 75 persen menjadi 125 persen, berlaku bulan depan," cuit Yudhoyono, Jumat , 21 Maret 2014.

Seperti dikutip dalam laman www.setkab.go.id, Yudhoyono mengatakan kendaraan bermotor yang terkena kenaikan pajak adalah sedan atau station wagon dan motor bakar cetus api dengan kapasitas 3.000 cc. Adapun mobil dengan motor bakar nyala kompresi yang dikenai pajak adalah yang berkapasitas minimal 2.500 cc. (Baca: Kenaikan Pajak Mobil Supermewah Terganjal Birokrasi)

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terkait

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

6 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

7 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

8 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

28 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

39 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

48 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

51 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

55 hari lalu

Syarat dan Cara Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Sejumlah Pemda di Indonesia kembali menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan pada Maret 2024, ini syarat dan caranya.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

55 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya