TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendorong perdagangan business to business antardaerah di Indonesia. Salah satunya, dengan melakukan perdagangan elektronik dalam rangka memberikan informasi tentang sumber daya alam. Menurut Soekarwo, banyak eksportir yang tidak mengetahui informasi tentang sumber daya alam di masing-masing daerah. Ini lantaran para pelaku bisnis itu tidak saling terhubung.

"Mereka tidak terkoneksi, buat sendiri-sendiri," kata Soekarwo setelah menghadiri Rapat Koordinasi Asisten Perekonomian Se-Indonesia di Hotel Meritus, Surabaya, Selasa, 11 Maret 2014.

Koordinasi para asisten perekonomian itu bertujuan memetakan potensi sumber daya alam di masing-masing daerah sekaligus langsung melakukan transaksi. Ketidaktahuan tentang potensi sumber daya alam, kata Soekarwo, sering kali membuat para pelaku usaha ataupun eksportir berjalan sendiri-sendiri. Padahal jika mereka saling terhubung dan berkoordinasi, maka ongkos logistik dan connectivity bisa berkurang.

Informasi mengenai sumber daya alam itu, kata Soekarwo, disajikan dalam website. Dari situ, para pelaku usaha bisa langsung mencari tahu tentang produk dan pasar di daerah di Indonesia. "Informasi tentang resources ini luar biasa, langsung kalkulatornya mlaku (jalan), berapa untung yang didapat," kata Soekarwo. Hanya, syaratnya, pelakunya harus jujur. "Kalau KW ya bilang KW, jangan dicampur."

Soekarwo berpendapat, tidak semua transaksi harus bersifat ekspor ke luar negeri. Pasar dalam negeri harus dikuasai lebih dulu. Dengan demikian, rupiah tidak akan terganggu karena neraca perdagangan surplus dan memiliki cadangan kuat.

Dia juga berpesan, tidak semua komoditas harus berasal dari Jawa Timur. Kopi, misalnya, bisa diperoleh dari Bengkulu dan garam dari Nusa Tenggara Timur. Dengan begitu, informasi di sektor bisnis ini memiliki nilai yang sangat tinggi.

Jika jaringan ini bisa saling bertemu, kata Soekarwo, masing-masing daerah bisa dengan mudah melakukan transaksi. "Antara barang bisa dikirim dan kapal yang kembali bisa diisi. Ini harus business to business, bukan government to government," ujar Soekarwo.

AGITA SUKMA LISTYANTI