Mantan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Muhammad Lutfi saat dilantik menjadi Menteri Perdagangan oleh Presiden Bambang Susilo Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, (14/2). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui ada kelemahan dalam sistem impor beras. Menurut dia, pihaknya tengah menyelesaikan penelusuran kasus impor beras ilegal dan direncanakan akan diumumkan pada pekan ini. “Mungkin ada kecurangan. Kami akan umumkan hasil (penelusuran) pada Rabu,” kata Lutfi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 17 Februari 2014.
Lutfi tidak menjelaskan sistem apa yang dianggap lemah tersebut. Menurut dia, ada beberapa catatan, seperti masalah verifikasi tingkat kepecahan beras yang dilakukan surveyor dan mengenai kode Harmonized System (HS). “Masalah HS tidak semudah ganti nama. Implementasi di lapangan sulit. Mungkin juga bukan hanya sistemnya, tapi juga masalah surveyor. Kalau memang ada kelemahan dalam sistem, kami akan perbaiki,” tutur Lutfi.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menduga kasus beras ilegal masuk ke Indonesia karena adanya celah dari Peraturan Menteri Perdagangan terkait verifikasi tingkat kepecahan beras impor yang dilakukan surveyor untuk beras jenis premium dan medium hanya dipersyaratkan. Padahal, verifikasi kepecahan untuk impor beras jenis hibah wajib dilakukan surveyor.
Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan aturan verifikasi tingkat kepecahan itu sangat krusial karena menjadi penentu apakah beras yang diimpor oleh importir bisa masuk wilayah Indonesia atau tidak. Sebab, banyak pihak memanfaatkan jatah impor untuk beras premium jenis Thai Hom Mali, tetapi dengan kualitas lebih rendah karena tidak adanya verifikasi tingkat kepecahan oleh surveyor.
Ini sesuai dengan peraturan beras medium dengan tingkat kepecahan 5 hingga 25 persen dan premium hingga 5 persen. "Mengapa dalam pengujian tingkat kepecahan oleh surveyor hanya apabila dipersyaratkan? Padahal, untuk beras jenis hibah, verifikasi itu wajib," ujar Hadi kepada Tempo beberapa waktu lalu.
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
13 hari lalu
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.
