TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) se-Jabodetabek berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Dipimpin Presiden FSPMI Said Iqbal, para buruh berpanas-panas itu menuntut kenaikan upah minimum sebesar 30 persen pada 2015. "Kami juga akan menuntut jaminan kesehatan yang lebih layak," ujarnya, Rabu, 12 Februari 2014.

Tak jauh dari sana, di ruangan sejuk berhias lampu kristal Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, para pengusaha bertemu Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Di hadapan Kapolri, para pengusaha yang yang dipimpin Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi itu berkeluh kesah soal banyaknya demonstrasi anarkis buruh. (Baca juga: 5 Bulan Tak Digaji Karyawan Prabowo Subianto Mogok)

Sofjan menyatakan pengusaha perlu mendapatkan jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia tanpa gangguan keamanan, termasuk tindakan anarkis buruh. Apa lagi, sesaat lagi kita akan memasuki masa kampanye dan pemilu. "Kita ingin ada jaminan agar kita bisa berinvestasi di Indonesia. Saya ingin ada komitmen Kapolri untuk menjaga keamanan," kata Sofjan.

Menurut Sofjan, para pengusaha, baik dari dalam maupun luar negeri, ingin membuka investasi dan lapangan pekerjaan. Namun, masalah keamanan seperti demo buruh anarkis, sweeping dan mogok kerja diakuinya menyurutkan minat tersebut. (Lihat juga: Macet Total, Buruh Tutup Jalan Gatot Subroto)

Padahal, kata Sofjan, tiap tahun ada kesenjangan besar antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Menurut dia, tiap tahun jumlah pencari kerja mencapai 2,5 juta orang, sedangkan lapangan kerja yang tersedia hanya mampu menampung sekitar 1,5 juta orang. "Sisanya masuk ke dalam pekerjaan informal, bahkan tidak bekerja," katanya.

Sofjan mencatat, saat ini ada seratusan organisasi buruh skala nasional dan sekitar lima ribu organisasi buruh skala daerah. Tuntutan mereka semakin tak masuk akal. Kegiatan unjuk rasa yang mereka gelar tak hanya mengganggu tapi juga merusak. "Mereka makin radikal," katanya. (Berita terkait: Masalah Upah, Diam-diam 5 Perusahaan Hengkang)

Mendengar keluhan tersebut, Sutarman menyatakan bahwa dirinya akan berusaha menjamin keamanan masyarakat, termasuk pengusaha yang melakukan kegiatan produksi. "Saya menyatakan dan menjamin keamanan di Republik Indonesia yang kita cintai ini," ujarnya.

Hanya saja, Sutarman juga mengakui bahwa polisi memiliki keterbatasan. Jumlah polisi saat ini hanya sekitar 400 ribu personel. Sementara perusahaan yang ada di seluruh Nusantara bisa mencapai jutaan, belum lagi jumlah buruh yang bekerja di sana. (Berita lain : Menteri Tenaga Kerja: Sudahi Euforia Upah Minimum)

Keterbatasan itu, diakuinya membuat tindakan polisi terhadap pengunjuk rasa terbatas. Ia berujar, sebuah kantor polisi di Kuningan, Jawa Barat sempat dirusak massa beberapa waktu lalu saat kunjungan Wakil Presiden Boedinono ke daerah tersebut. "Padahal kami cuma menegur pengunjuk rasa itu," katanya. Ia menambahkan, "Karena itu para pengusaha juga kami harap maklum."

PINGIT ARIA

Terpopuler :

Kementerian Perdagangan Ngotot Beras Impor Berjenis Premium
Transaksi Jumbo Perusahaan Minyak Indonesia-Iran
Gita Wirjawan Kritik Laporan Majalah Tempo
Kisruh Ekspor Mineral, Asosiasi Ajukan Uji Materi