Direktur PLN Memuji DPR Tiga Kali  

Senin, 10 Februari 2014 17:14 WIB

Mantan Direktur PT Perusahaan Listrik Negara Nur Pamudji. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VII Bidang Energi Dewan Perwakilan Rakyat hari ini menggelar rapat kerja dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Rapat yang baru dimulai pukul 15.00 WIB ini mengagendakan evaluasi kinerja perseroan pada 2013 dan rencana kerja tahun 2014.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji dalam paparannya sempat tiga kali memuji kinerja Komisi Energi, yang juga mendukung peningkatan kinerja PLN. Pujian pertama dimulai saat Nur Pamudji mengatakan rasio elektrifikasi pada 2013 pencapaiannya melampui 80 persen. "Ini pertama kalinya dan semua karena Komisi VII," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 10 Februari 2014.

Menurut Nur, Komisi Energi telah mendukung upaya PLN dalam penyediaan anggaran yang cukup bagi investasi di jaringan pedesaan dan jaringan perkotaan. "Dari dana itulah peningkatan rasio elektrifikasi berasal," ujarnya.

Nur kembali memuji Komisi VII saat menyebut keberhasilan PLN dalam meningkatkan jumlah pelanggan. Hingga akhir 2013, PLN bisa melayani 53,6 juta pelanggan, meningkat 4 juta pelanggan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pelanggan ini lagi-lagi karena adanya peningkatan anggaran untuk investasi.

"Dibandingkan empat tahun lalu, peningkatan hanya sampai 2 juta pelanggan. Kalau pada tahun-tahun ini, selama kita berinteraksi dengan Komisi VII, dana investasi yang disediakan relatif longgar, sehingga pelanggan yang bisa dilayani bertambah banyak," ujar Nur.

Pujian terakhir dilontarkan Nur pada komisi pimpinan Sutan Bhatoegana itu terkait capaian bauran energi. Pada 2013 lalu, PLN bisa menurunkan penggunaan BBM untuk pembangkit listrik menjadi 12,3 persen dari posisi tahun sebelumnya 15 persen. Sebagai gantinya, PLN bisa menggunakan gas, yang meningkat hingga 24 persen dari tahun sebelumnya 23,4 persen. "Kenaikan luar biasa untuk gas. Terima kasih untuk Komisi VII karena telah mengalokasikan gas untuk PLN tembus 400 TBtu. Tahun ini malah menjadi 431 TBtu."

AYU PRIMA SANDI




Berita Terpopuler
Guru Dapat Gelar Gr, seperti Dokter
Buntut Usman Harun, RI Mundur dari Singapore Airshow
5 Tip Main Game Flappy Bird
3 Tanggapan Jokowi yang Tak Biasa Soal Capres

Berita terkait

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

2 jam lalu

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Setidaknya ada lima rencana revisi undang-undang yang bakal direvisi DPR.

Baca Selengkapnya

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

2 jam lalu

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

CALS menyatakan revisi UU MK tersebut sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

6 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan amandemen diperlukan untuk mengkaji kembali sistem ketatanegaraan dan demokrasi negara.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

14 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

15 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

16 jam lalu

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

18 jam lalu

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.

Baca Selengkapnya

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

18 jam lalu

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

21 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

22 jam lalu

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.

Baca Selengkapnya