TEMPO.CO, Arizona - Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport McMoRan Copper & Gold Inc, menyatakan akan memperjuangkan haknya di Indonesia menyusul diberlakukannya pajak ekspor mineral baru. CEO Freeport Richard Adkerson mengatakan perseroan optimistis bisa menyelesaikan perselisihan paham dengan pemerintah Indonesia tanpa harus dibawa ke arbitrase internasional.
“Kami memiliki keinginan untuk tidak ke arbitrase internasional. Yang akan kami lakukan adalah untuk mencari resolusi perjanjian dengan pemerintah Indonesia,” ujarnya kepada Reuters, seperti dikutip 23 Januari 2014. (Baca juga: Newmont Siapkan Langkah Hukum Lawan Pemerintah? )
Adkerson mengatakan regulasi baru yang diberlakukan pemerintah Indonesia telah mengingkari kontrak yang dilakukan antara perseroan dengan pemerintah Indonesia pada 1991. Dalam kontrak itu disebutkan perseroan tidak akan dikenai pajak baru atau bea apa pun.
Freeport menyatakan pemerintah hingga saat ini masih menunda persetujuan atas rencana ekspor perseroan tahun ini. Kondisi itu akan mengakibatkan Freeport menunda produksi 40 juta pounds tembaga dan 80 ribu ounces emas per bulan hingga penundaan ekspor itu terselesaikan. (Baca juga: Ekspor Dilarang, 3 Pabrik Smelter Segera Operasi)
Meski begitu, Freeport belum menjelaskan berapa perkiraan kerugian dari dampak penundaan ekspor konsentrat ke konsumen tersebut. Perseroan menjamin telah melakukan komunikasi intensif dengan buyer atas masalah tersebut.
Adkerson menyatakan dia tidak ingin berspekulasi soal perkiraan kerugian atas masalah tersebut. Sebab, dia yakin bisa mencapai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. (Baca juga: Freeport Diprediksi Bayar Pajak Miliaran Dolar)
Freeport melaporkan pendapatan dari tambang di Amerika Serikat di kuartal IV 2013 menurun dibandingkan dengan 2012. Penurunan seiring penurunan harga komoditas metal. Freeport mengoperasikan tambang emas dan tembaga di Papua, Indonesia. Tambang Freeport di Papua merupakan tambang dengan cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Pada 2012, Freeport Indonesia menyumbang 12 persen laba sebelum pajak Freeport.
REUTERS | ABDUL MALIK
Terpopuler :
Cuaca Buruk, 74 Penerbangan di Bandara El Tari Delay
Alasan Industri Pulp dan Kertas Akan Digenjot
Potensi Monopoli Elpiji, KPPU Panggil Pertamina
Bosowa Bangun Terminal LPG di Banyuwangi
Penguatan Indeks Berlanjut, Transaksi Rp 4,3 T
Berita terkait
Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?
5 hari lalu
Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
6 hari lalu
Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.
Baca SelengkapnyaWarga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
7 hari lalu
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca SelengkapnyaHarga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
10 hari lalu
Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
10 hari lalu
Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaRektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat
12 hari lalu
Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.
Baca SelengkapnyaLPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
15 hari lalu
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
18 hari lalu
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
20 hari lalu
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
36 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca Selengkapnya