Jawa Barat Larang Penambangan Pasir Besi  

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 14 Januari 2014 15:48 WIB

Ilustrasi penambangan pasir. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, dengan terbitnya pelarangan ekspor mineral mentah, penambangan pasir besi di Jawa Barat harus berhenti. "Penambangan pasir besi di Jawa Barat selatan harus berhenti menjual pasir besinya, kecuali setelah dia melakukan proses smelter (pemurnian)," kata dia di Bandung, Selasa, 14 Januari 2014.

Menurut Heryawan, pertambangan pasir besi dilarang mengangkut hasil penambangan pasir besinya jika belum membuat pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. "Pasir besi tidak boleh diangkut pasirnya, kecuali ada pemurnian terlebih dulu, nanti besinya diangkut. Harus begitu, mutlak," kata dia.

Heryawan mengatakan, dengan belum adanya pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat, maka perusahaan penambang pasir besi di Jawa Barat harus berhenti beroperasi. "Smelter dulu harus ada. Pokoknya dari kawasan itu keluar, ke mana pun perginya, ke luar negeri atau di dalam negeri di Indonesia, harus sudah ada pemurnian," kata dia.

Dia mengancam akan mempolisikan penambang pasir besi yang masih nekat menambang dengan berlakunya aturan soal penghentian ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014. "(Pengawasannya) di level kabupaten/kota, dan kita bekerja sama dengan Polda Jawa Barat. Pokoknya kalau melanggar, kita tangkap," kata Heryawan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat Soemarwan Hadisoemarto mengatakan, saat ini pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter rencananya akan dibangun dua unit, masing-masing di Sukabumi dan Cianjur. Dia meragukan smelter itu bakal rampung tahun ini. "Kalau lihat jadwalnya belum (beroperasi tahun ini). Tapi paling tidak ada iktikad baik," kata dia di Bandung, Rabu, 8 Januari 2014.

Soemarwan menyarankan agar para pengusaha penambangan pasir besi membangun smelter gabungan untuk dimanfaatkan bersama-sama. Dengan belum adanya pabrik pengolahan itu, otomatis praktek penambangan pasir besi harus berhenti. "Pelarangan itu harus dijalankan, enggak boleh ekspor enggak ada yang beli, harus berhenti dong karena enggak boleh (mengirim) raw material," kata dia.

Menurut dia, penghentian ekspor mineral mentah itu tidak hanya berimbas pada pertambangan pasir besi. Sejumlah pertambangan rakyat yang selama ini hanya menambang dengan menjual bahan hasil tambangnya juga terpaksa harus berhenti beroperasi. "Yang di Jawa Barat itu (penambangan) galena, pasir besi, dan mangan," kata Soemarwan.

Galena, misalnya, merupakan batuan tambang yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah. Soemarwan menuturkan, hasil pengolahan galena itu bisa menghasilkan seng, tembaga, serta emas. Lokasi penambangannya berada di sekitaran Cianjur serta Purwakarta. "Galena memang belum dieksplorasi, baru oleh masyarakat. Itu dilakukan secara tradisional, memang cukup besar. Kalau dibuat smelter, alat pengolahan, masih memungkinkan," kata dia.

Soemarwan mengatakan, khusus penambangan emas di Jawa Barat masih bisa diteruskan. "Kalau emas di Jawa Barat enggak ada masalah, kalau ditambang oleh Aneka Tambang itu langsung diolah di situ," kata dia.

AHMAD FIKRI


Berita terkait

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

5 hari lalu

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

6 hari lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

7 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

10 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

11 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

12 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

15 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

18 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

20 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

36 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya