Menurut Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, penunjukan ketiga perusahaan tersebut telah melalui seleksi dan evaluasi yang dimulai sejak 11 April 2013 lalu. “Dari 11 badan usaha yang mendaftar, hanya tiga perusahaan ini yang lolos seleksi dan ditugaskan sebagai penyedia dan pendistribusi jenis bahan minyak tertentu,” katanya kepada wartawan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa, 31 Desember 2014.
Andy menyatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN 2014, subsidi untuk BBM, LPG, dan LGV direncanakan sebesar Rp 211 triliun. Salah satu parameter besaran subsidi tersebut adalah BBM bersubsidi sebesar 48 juta kiloliter, yang terdiri atas 32.460.000 kiloliter premium, 900 ribu kiloliter minyak tanah, dan 14.640.000 solar.
Jumlah tersebut dibagi untuk tiga perusahaan penyedia dan pendistribusi. PT Pertamina 47.355.000 kiloliter BBM bersubsidi, dengan rincian 32.320.000 kilo liter premium, 900 ribu kilo liter minyak tanah, dan 14.135.000 kilo liter solar. PT AKR Corporindo mendapat jatah 640 ribu kiloliter BBM bersubbsidi, dengan rincian 140 ribukilo liter premium dan 500 ribukilo litet solar. Sementara PT Surya Parna Niaga (SPN) akan mendistribusikan solar sebanyak 5.000 kiloliter.
Andy menambahkan, nantinya baik Pertamina, AKR, maupun SPN, akan diwajibkan untuk menyediakan sistem teknologi informasi yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran untuk setiap konsumen. Ini dimaksudkan agar BPH Migas dapat secara online mengakses penyaluran premium dan solar.
Seluruh perusahaan juga diminta untuk melengkapi data BBM bersubsidi dengan teknologi penanda secara bertahap. "Teknologi itu penting guna mengawasi pendistribusian BBM public service obligation (PSO) ini," katanya.
