Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany usai menghadiri sebuah acara di Setu, Tangerang Selatan, Banten, (23/10). Setelah Gubernur Banten Atut Chosiyah jarang muncul di hadapan publik, Rano Karno yang tampil di kegiatan kegubernuran. ANTARA/Muhammad Iqbal
TEMPO.CO, Cilegon - Wakil Gubernur Banten Rano Karno menyambut positif nilai investasi yang bakal ditanamkan di pabrik baja PT Krakatau Steel-Posco (KS-Posco). "Rencananya cukup besar, mencapai US$ 6 miliar," kata Rano, saat acara peresmian operasi pabrik baja perusahaan itu, di Cilegon, Banten, Senin, 23 Desember 2013.
Acara peresmian ini dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun Rano hadir di acara ini dalam kapasitasnya menggantikan tugas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut Rano, nilai investasi yang besar dari pabrik itu diharapkan tak hanya bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Banten, tetapi juga bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah pengangguran di Banten. "Sementara ini masih cukup besar, yaitu mencapai 9,90 persen," ucapnya.
Oleh karena itu, Rano mengapresiasi Krakatau Posco yang sejauh ini memberikan porsi kesempatan kerja yang cukup luas kepada warga Banten untuk bekerja di pabrik itu. Adapun investasi sektor industri di Banten, ujar Rano, terus mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari dalam maupun luar negeri. "Banten selalu berada dalam peringkat lima besar di tingkat nasional sebagai tujuan tempat berinvestasi."
Menurut Rano, dalam rangka mendorong peningkatan dan pertumbuhan investasi, pemerintah Banten tengah berupaya menjalankan langkah strategis guna meningkatkan iklim usaha. Antara lain peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan perizinan satu pintu.
"Dengan harapan agar para investor bisa menjalankan kegiatan usahanya di Banten, mendapat kepastian hukum dan rasa aman dalam menjalankan usahanya sehingga mampu memperluas usahanya dan meningkatkan kapasitas produksinya," ucap Rano.
Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang menyeret mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, sebagai terdakwa menegaskan adanya praktek politisasi birokrasi yang amat serius. Dalam sidang terungkap berbagai kesaksian bagaimana Atut dan keluarganya mampu mengatur birokrasi agar loyal dan tunduk kepada perintah mereka.
