Petugas Satuan Polisi pamong Praja menyegel Hotel Sheraton di Kawasan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (25/10). Penyegelan dilakukan karena pihak manajemen hotel belum membayar pajak selama 4 Tahun. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Surakarta - Penerimaan pajak hotel dan restoran di Surakarta hingga pertengahan Desember 2013 sudah melampaui target. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Surakarta Budi Yulistianto mengatakan target pendapatan dari pajak hotel di 2013 sebesar Rp 18,25 miliar dan pajak restoran Rp 15,5 miliar.
"Sampai pertengahan Desember, pajak hotel sudah Rp 20,3 miliar dan pajak restoran Rp 17,9 miliar sehingga secara total pajak hotel dan restoran mencapai Rp 38,2 miliar," kata Budi, Selasa, 17 Desember 2013.
Dia menilai pencapaian tersebut disebabkan oleh banyaknya hotel dan restoran baru di Surakarta. Selain itu, ada upaya mengaudit laporan pajak yang dinilai tidak wajar. Karena itu, pemasukan negara pun ikut meningkat
Dengan model self-assessment, kata dia, pengelola hotel dan restoran mengisi sendiri jumlah pajak yang mestinya dibayarkan. Pihaknya lantas melakukan audit dengan mengecek tingkat okupansi hotel atau jumlah tamu restoran.
"Pajak hotel dan restoran dibebankan kepada tamu sehingga bisa ketahuan berapa pajak yang harusnya dibayarkan hotel atau restoran," katanya.
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
52 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
Jenis dan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta 2024
21 Januari 2024
Jenis dan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta 2024
Pemprov DKI Jakarta resmi menerbitkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini diundangkan sejak 5 Januari 2024.
