TEMPO Interaktif, Jakarta: Bank Indonesia (BI) telah memasukan Bank Persyarikatan Indonesia (BI) sebagai bank dalam pengawasan khusus atau special surveillance unit (SSU). BI akan mengawasi bank ini tiga bulan. Direktur Direktorat Pengawasan I BI, Sabar Anton Tarihoran, menegaskan bank dalam pengawasan khusus akibat adanya persoalan rasio kecukupan modal (CAR), Giro Wajib Minimun serta Likuiditas bank. Namun, Anton tidak menyebutkan persoalan yang menimpa bank yang merupakan unit usaha Muhammadiyah ini. Ia juga tidak menyebutkan kapan BI memasukan BPI dalam pengawasan khusus. "Satu hal yang bisa saya katakan, bank ini sudah masuk SSU," katanya usai acara penandatanganan kerjasama BI, Kapolri dan Kejaksaan Agung dalam penanganan tindak pidana perbankan di Gedung BI Jakarta, Senin (20/12). Menurutnya, persoalan yang menimpa bank ini tidak perlu dibesar-besarkan. Pasalnya, kata dia, pemberitaan ini akan mengakibatkan kepanikan nasabah. Selain itu, lanjutnya, bank ini juga tengah berupaya meningkatkan modalnya melalui investor. Anton mengatakan, BPI sudah mempunyai dua calon investor diluar AA Corporation (Malaysia) serta Bukopin. Anton mengatakan, AA Corporation dan Bank Bukopin sudah menyatakan mundur menyuntikan dananya ke BPI. "Investor yang baru ini campuran lokal dan asing," kata dia. Berdasarkan laporan keuangan, hingga September 2004, rasio kecukupan modal BPI hanya 8,8 persen. Bank ini juga mengalami kerugian sebesar Rp 63 miliar. Sebelumnya, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Drajat H.Wibowo, mengatakan bank ini membutuhkan tambahan modal sekitar Rp 300-Rp 400 miliar. Sementara itu, untuk meningkatkan likuiditas, Drajat memperkirakan BPI membutuhkan dana pihak ke-3 minimal Rp 30 miliar. Menurutnya, unit usaha Muhammadiyah ini belum memberikan pemasukan yang berarti, dibandingkan unit usaha lainnya seperti perguruan tinggi dan rumah sakit. Untuk itu, Drajat mengharapkan persoalan yang menimpa BPI tidak merembet ke unit usaha lainnya. Yandi MR