TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat utang saving bond pada 2014. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, penerbitan surat utang tersebut juga ditujukan untuk individu dan tidak bisa diperdagangkan.
"Kalau retail kan bisa diperdagangkan. Dia harus hold sampai jatuh tempo. Tapi mungkin nanti tenornya akan kami atur sedemikian rupa agar tidak terlalu panjang. Kayak tabungan, ini perluasan dari retail," kata Robert di kantor Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Rabu, 27 November 2013.
Rencananya, penerbitan surat utang tersebut akan diterbitkan pada semester pertama 2014. Jumlah pagu indikatif yang akan ditarwakan pada penjualan perdana tersebut sebesar Rp 2,5 triliun. Selain menerbitkan saving bond, pemerintah juga akan menerbitkan global bond issuance under GMTN dengan denominasi euro dan unguaranted samurai bond issuance.
Sedangkan untuk penambahan likuiditas Surat Utang Negara, pemerintah juga akan menerbitkan debt switch many to many, staple bond, global bond liability management, dan reopening SPN. Robert tak mau memastikan kapan surat utang tersebut akan diterbitkan. "Itu rahasia. Nanti kalau sudah, baru (diumumkan)," katanya.
Berdasarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (gross) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) hingga 26 November 2013, yang sudah terealisasi sebesar Rp 318,6 triliun dari target Rp 326,9 triliun. Sementara pada 2014, penerbitan SBN (gross) ditargetkan sebesar Rp 362 triliun.
Robert mengaku yakin penerbitan bisa mencapai 100 persen sesuai target. Dia mengatakan lelang terakhir akan dilakukan pada 3 Desember 2013. Dia mengatakan target indikatif dalam lelang tersebut sebesar Rp 4 triliun. "Kekurangannnya mudah-mudahan terpenuhi," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali
5 jam lalu
Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.
Baca SelengkapnyaDisebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
2 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Baca SelengkapnyaHarga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
6 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
8 hari lalu
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
9 hari lalu
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaEstafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
28 hari lalu
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
Baca Selengkapnya21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
40 hari lalu
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
49 hari lalu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini
50 hari lalu
Pemerintah telah melelang Surat Utang Negara hari ini Rabu, 13 Maret 2024. Total nominal yang dimenangkan mencapai Rp 24 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
52 hari lalu
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.
Baca Selengkapnya