TEMPO Interaktif, Jakarta: Perum Bulog mengharapkan pemerintah mau membeli kembali jatah beras bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari lembaganya. Karena, untuk menjalankan kebijakan revitalisasi pertanian, perlu dilakukan langkah komperhensif. Hal ini dikatakan Direktur Umum Perum Bulog Widjarnarko Puspoyo di Jakarta, Senin (6/12). "Sedang digalakkan peningkatan produksi beras dalam negeri. Bulog diminta meningkat kapasitas pembelian beras dari petani," katanya. "Kalau kita beli pengadaan lebih banyak maka outlet-nya harus dipikirkan. Ini menuntut Bulog lebih banyak berperan aktif," tambahnya.Untuk menangani hal tersebut, maka tunjangan beras PNS yang selama beberapa tahun ini telah digantikan dalam bentuk uang bisa kembali mengambil beras Bulog. Sebab, katanya, jika hanya mengharapkan pembelian melalui jalur beras untuk keluarga miskin (raskin) tidak akan memadai. "Karena raskin tiap tahun harus makin menurun, padahal pengadaan kita harus semakin naik. Berarti harus dicari alternatif outlet baru," katanya. Selain PNS, instansi yang telah mengganti jatah beras dengan uang adalan TNI/Polri. Dengan penggantian uang tersebut, maka penyaluran beras Bulog semakin berkurang. Untuk 2005, Bulog berharap stok berasnya bisa terserap sekitar 800 ribu ton. "Kurang lebih 600 ribu ton untuk PNS saja dan sisanya untuk TNI/Polri," ujarnya. Data Bulog menyebutkan dalam lima tahun terakhir penyaluran beras untuk golongan anggaran seperti PNS dan TNI/Polri terus menurun. Pada 2000 jumlah yang tersalurkan 627.865 ton. Jumlah itu berkurang terus sampai 2004, tinggal 133.128 ton beras. Sedangkan jumlah total penyaluran termasuk raskin dan lain-lain pada 2000 sebesar 2,549 juta ton dan pada 2004 sebesar 1,491 juta ton beras.Untuk hal ini, ia mengaku telah menyampaikan kepada para pejabat terkait. "Sampai tingkat Presiden, masalah ini sudah saya sampaikan," jelasnya. Muhamad Nafi - Tempo