Tahap Awal, Kartu BBM untuk Memudahkan Transaksi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 19 Oktober 2013 04:00 WIB

Petugas menunjukan kartu Radio Frequency Identification (RFID) berbentuk gantungan kunci dan struk transaksi berisi data pengisian bahan bakar dalam simulasi Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM di SPBU jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat (31/5). ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan, penggunaan kartu bahan bakar minyak (BBM) pada tahap awal hanya untuk membiasakan masyarakat bertransaksi non-tunai. Selain itu, penggunaan kartu tersebut juga bertujuan untuk mencatat konsumsi BBM subsidi masyarakat.

"Sebenarnya ini dua program berbeda, Kartu BBM ini sifatnya complimentary, dijalankan terlebih dulu karena program RFID masih memerlukan waktu," kata Susilo kepada wartawan di Kementerian Energi, Jumat, 18 Oktober 2013.

Kemarin, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan mempertanyakan nasib proyek alat pengendali BBM bersubsidi (radio frequency identification/RFID) kepada pihak Kementerian Energi sehubungan dengan rencana dikeluarkannya Kartu BBM. Ia mengatakan perlu mengklarifikasi ke Kementerian Energi soal teknis pelaksanaan program baru tersebut. "Kalau memang dilaksanakan kaitannya dengan RFID bagaimana," ujarnya.

Dahlan mengkhawatirkan terjadinya tumpang tindih fungsi pengendalian dalam proyek tersebut. Terutama mengenai hak membeli BBM bersubsidi. "Dulu semangatnya kalau tidak dipasang RFID maka tidak bisa beli BBM subsidi, apakah dengan kartu itu orang memiliki hak tersebut, sehingga tidak perlu memasang (RFID) lagi," ujarnya.

Mengenai hal tersebut, Susilo mengaku telah bertemu dan memberi penjelasan pada Dahlan. Menurut dia, program RFID tetap akan dilaksanakan, hanya dalam waktu yang singkat saat ini, pemerintah akan merealisasikan penggunaan Kartu BBM terlebih dulu. "RFID ini kan perlu waktu untuk bisa dipasang di seluruh Indonesia, kalau Kartu BBM bisa dilaksanakan kapan saja, tanpa biaya, dan yang dipakai itu fasilitas yang sudah ada, seperti EDC (electronic data capture)," ujarnya.

Meski pada tahap awal ini, Kartu BBM bersifat untuk membiasakan masyarakat dalam pembayaran non-tunai, ke depan kartu ini bisa juga untuk mengendalikan konsumsi BBM. "Dengan kartu ini, transaksi pembelian BBM subsidi dari setiap SPBU bisa langsung ketahuan karena semua data begitu kartu digesek, langsung bisa tercatat di bank volume dan duit yang masuk," ujarnya.

Ia menjamin pihak bank dan pihak terkait telah mengetahui mekanisme kerja Kartu BBM ini. Sejumlah pertemuan telah dilaksanakan untuk membahas teknis pelaksanaan, pengaturan, dan banyak hal. "Kami sudah bicara dengan BPH Migas, Pertamina, Hiswana Migas, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, insya Allah enggak ada masalah," ujarnya.

AYU PRIMA SANDI
Berita Terpopuler:
Sidak Kantor Wali Kota Jaktim, Jokowi Naik Pitam

Foto Bersama Bunda Putri Muncul, Gita: Tidak Kenal

Sultan Bakal Gunakan BMW X5 untuk Blusukan

Cerita Lucu Jokowi Selama Setahun Pimpin Jakarta

Ranking FIFA, Indonesia Loncat Delapan Peringkat





Berita terkait

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

4 September 2022

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

11 Mei 2017

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

5 Januari 2017

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

25 November 2016

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.

Baca Selengkapnya

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

30 September 2016

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.

Baca Selengkapnya

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

6 Mei 2016

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

Pertamina memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi mengalami kenaikan sekitar 10 persen saat libur panjang.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

3 Februari 2016

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

Pemerintah akan melihat aspek untung-rugi menghapus Premium.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

25 Juni 2015

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

Pertalite sudah disetujui DPR untuk dipasarkan.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

16 Juni 2015

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

Dalam kondisi normal, konsumsi Premium rata-rata 76.258 kiloliter per hari.

Baca Selengkapnya

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

22 April 2015

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

Emisi karbon Pertalite di bawah Premium.

Baca Selengkapnya