Jusuf Kalla: Harga BBM Akan Naik 40 Persen

Reporter

Editor

Selasa, 30 November 2004 00:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:”Kenaikan harga BBM di dalam negeri nantinya diperkirakan mencapai 40 persen dibandingkan sekarang. Mendekati itu,” kata Jusuf setelah membuka seminar tentang gas yang diadakan Tempo.Namun, Jusuf mengingatkan, persisnya kenaikan harga BBM tersebut sangat tergantung dari perkembangan harga minyak di luar negeri dan nilai tukar dolar AS. “Berapa persisnya, nanti akan kita umumkan.”Menurut Jusuf, langkah menaikkan harga BBM diambil karena pemerintah tak punya pilihan lain akibat membubungnya harga minyak mentah di pasar internasional. Saat ini, kata dia, pemerintah harus merogoh kocek hampir 10 triliun per bulan untuk subsidi BBM. Hingga akhir tahun ini subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp 70 triliun jika harga minyak masih di atas US$ 50 per barel. “Jumlah itu adalah rekor subsidi tertinggi sepanjang sejarah.”Dia mengungkapkan, subsidi itu merupakan pengorbanan sangat berat bagi pemerintah karena anggaran yang dimiliki semakin menipis. Namun, dia menekankan, bagaimanapun pemerintah tidak mungkin bertahan dengan subsidi yang besar. “Kita tak mungkin terus-menerus mempertahankan kebijakan populis seperti itu,” katanya. Pemerintah akan mengurangi subsidi BBM menjadi hanya sekitar Rp 25 triliun. Menurut Jusuf, jumlah subsidi itu sesuai dengan APBN 2005 yang telah disetujui DPR. Tapi dia menjanjikan, pencabutan subsidi hanya dilakukan untuk premium, solar, dan bahan bakar untuk industri. Sedangkan harga minyak tanah akan tetap disubsidi.Jusuf memahami kekhawatiran pencabutan subsidi ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Tapi pemerintah akan lebih khawatir lagi bila negara ini sudah tidak mempunyai uang lagi, karena itu berarti pemerintah tidak bisa lagi menyediakan dana untuk pendidikan dan kesehatan. Sedangkan soal kenaikan harga BBM akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus, hanya masalah teknis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah belum mempunyai keputusan apa pun atas rencana menaikkan harga BBM. “Terus terang saja, keputusannya belum ada. Kalau Pak Jusuf Kalla bilang sudah memutuskan naik 40 persen, ya, saya akan tanya Pak Jusuf Kalla dulu,” kata Purnomo pada kesempatan sama.Dia mengatakan, pengurangan subsidi harus mempertimbangkan asumsi harga minyak mentah yang digunakan. Contohnya, dengan asumsi harga minyak US$ 24 per barel dibutuhkan subsidi sebesar Rp 19 triliun. Sedangkan dengan asumsi US$ 35 per barel, subsidi mencapai Rp 60 triliun. “Sekarang mana yang dipakai, kita masih bermain dengan angka-angka dulu.”Menurut dia, Departemen Energi hanya mengajukan enam skenario kenaikan BBM yang berpatokan pada besar target pengurangan subsidi. Skenario itu termasuk rencana waktu yang tepat untuk mengeluarkan keputusan itu. Dalam simulasi itu, opsi yang diajukan adalah pertama, harga BBM tidak naik. Kedua, hanya minyak bakar dan minyak diesel yang dinaikkan harganya. Ketiga, selain minyak bakar dan minyak diesel, premium juga dinaikkan. Keempat, minyak bakar, minyak diesel, premium, dan sebagian solar dinaikkan. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani berpendapat, di masa mendatang, pemerintah perlu mengkaji pola pemberian subsidi bagi masyarakat miskin. "Sudah saatnya menerapkan kebijakan yang lebih mengena sasaran. Misalnya subsidi untuk petani diberikan langsung apakah dalam bentuk tunai atau bentuk lain," kata dia. Di sisi lain, Bappenas sendiri sedang menggodok konsep konversi penyaluran subsidi BBM. Menurut Deputi Kepala Bappenas Soekarno Wirokartono, pemberian subsidi melalui BBM tidak tepat sasaran. Kajian Bappenas menunjukkan 40 persen kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hanya mengkonsumsi 16 persen BBM. "Sementara 80 persen BBM dipakai 60 persen kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi." Menurut dia, subsidi yang paling tepat dan langsung dinikmati masyarakat miskin adalah beasiswa untuk menyekolahkan anaknya dari sekolah dasar hingga menengah pertama. Dalam perhitungan Bappenas, jika subsidi minyak sebesar Rp 50 triliun dialokasikan untuk beasiswa, kelompok miskin akan terbantu biaya pendidikannya selama sepuluh tahun. Yura Syahrul/Dara Meutia Uning/Bagja Hidayat - Tempo

Berita terkait

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

2 hari lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

2 hari lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

2 hari lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

3 hari lalu

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.

Baca Selengkapnya

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

3 hari lalu

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menjalankan perintah presiden.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

3 hari lalu

Jusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi di Pertamina

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

3 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

JK Jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan di Sidang Korupsi LNG Pertamina Hari Ini

3 hari lalu

JK Jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan di Sidang Korupsi LNG Pertamina Hari Ini

Jusuf Kalla alias JK akan bersaksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) dengan terdakwa eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

4 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Akan Hadir sebagai Saksi Meringankan di Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

4 hari lalu

Jusuf Kalla Akan Hadir sebagai Saksi Meringankan di Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla akan hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan LNG dengan terdakwa Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya