TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Bank Indonesia Difi Johansyah mengungkapkan BI sudah bertemu dengan BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemarin. Pertemuan itu membahas kartu transaksi untuk pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Kami dalam tahap mempelajari skemanya," kata Difi di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 26 September 2013.
Difi belum mengetahui seperti apa ide pemerintah, apakah akan menggunakan kartu debit, kartu prabayar, atau e-money atau lainnya. Yang jelas, tujuan pemerintah adalah bagaimana agar kartu tersebut bisa mendata pembelian BBM bersubsidi masyarakat. "Kami belum tahu persis mekanismenya," kata dia.
Bank Indonesia, menurut Difi, dalam posisi mendukung upaya mengontrol konsumsi BBM bersubsidi dan pemanfaatan transaksi nontunai. "Apapun alat untuk mengontrol kami dukung asal efektif," kata dia. "Kami akan mengkaji seberapa efektif pakai kartu."
Ia juga mengaku belum tahu apakah kartu BBM bisa menjadi solusi dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. "Lihat dulu business model dan konsepnya," ujar dia.
Bank Indonesia juga mempertimbangkan aspek interoperabilitas atau kemampuan kartu untuk digunakan di semua mesin transaksi. "Supaya orang tidak perlu punya banyak kartu," katanya.
Difi belum dapat memastikan kapan ide kartu BBM tersebut bisa direalisasikan. Namun, jika harus diimplementasikan dalam waktu dekat, butuh kerja keras.
