Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan (kanan) bersama Menteri Pertanian, Suswono saat konferensi pers mengenai melonjaknya harga bawang putih di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (18/3). Dalam konferensi pers Gita mengatakan kedua kementerian sudah duduk bersama dan sudah mengidentifikasi permasalahanyang terkait tertahannya 500 lebih kontainer bermuatan bawang putih di Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Izin impor 46 ribu ekor sapi bakalan (sapi yang akan digemukkan) asal Australia terganjal rekomendasi Kementerian Pertanian (Kementan). Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan tidak akan menerbitkan surat persetujuan impor (SPI) sapi bakalan sebelum Menteri Pertanian Suswono merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 85 Tahun 2013 tentang Impor Sapi.
Menurut Gita, ada beberapa pasal di Permentan itu yang mengganjal Gita menerbitkan SPI. "Kalau kuncinya tidak direvisi, SPI tidak keluar. Katanya hari ini (permentan baru) ditekan," katanya di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis, 26 September 2013.
Gita menilai revisi Permentan yang tak kunjung diteken itu aneh. Alasannya, puluhan ribu ekor sapi ini bukan kuota baru, melainkan sisa kuota kuartal IV yang dipercepat ke kuartal III (Juli-September).
Gita meyakini impor sapi akan membantu menstabilkan tingginya harga daging sapi yang masih bertengger pada harga Rp 95 ribu per kilogram. Untuk mengantisipasi tambahan kebutuhan sapi Idul Adha, pemerintah membuka keran impor 72.500 ekor sapi siap potong.
"Khusus untuk sapi siap potong, kemarin sudah dapat koordinasi untuk kepastian 72.500 ekor sapi potong itu dapat direalisasikan tanpa rekomendasi setelah konfirmasi dari Kementan," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi.
Impor sapi dan daging sapi tidak menggunakan sistem kuota lagi. Perubahan ini sebagai dampak mahalnya daging dan terungkapnya dugaan kasus suap kuota daging sapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyeret Luthfi Hasan Ishaq, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera.
Mekanisme baru impor sapi menggunakan sistem harga referensi. Namun rekomendasi teknis kesehatan hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan daerah masih diperlukan sebagai syarat permohonan izin impor.
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
13 hari lalu
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.
