TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Boediono akhirnya memberi tanggapan atas surat keberatan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait mobil murah ramah lingkungan. Saat membuka pameran mobil Indonesia International Motor Show 2013, Boediono menegaskan pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Akan tetapi, solusi yang ditawarkan pemerintah bukan dengan membatasi atau menghentikan produksi mobil murah ramah lingkungan (LCGC).
"Pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam bekerja untuk mengatasi masalah-masalah DKI, termasuk kemacetan. Kita sudah punya kesepakatan-kesepakatan yang bisa dikerjakan antara pusat dan DKI Jakarta. Kita tidak perlu menghambat orang beli mobil," katanya saat acara pembukaan IIMS di Jakarta International Expo di Kemayoran, Kamis, 19 September 2013.
Menurut dia, solusi atas kemacetan Jakarta bukan dengan melarang masyarakat Jakarta membeli mobil, tapi dengan beberapa kebijakan yang harus dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta seperti peningkatan alat transportasi publik serta penerapan Electronic Road Pricing. "Kalau yang mau beli mobil, kita bebani biaya kalau dia masuk di jalan-jalan di Jakarta. Jadi, ERP mari kita sama-sama laksanakan. Kalau mereka mau pakai mobil, ya harus bayar ERP," katanya.
Boediono menegaskan solusi mengatasi kemacetan di Jakarta bukan dengan mengorbankan kepentingan industri yang masih dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Produk otomotif, kata Boediono, tak bisa dipungkiri masih banyak dibutuhkan di daerah. "Kita harus cari solusi yang tidak harus mengorbankan tulang punggung ekonomi kita," katanya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan berupa ERP dan meningkatkan alat transportasi di DKI Jakarta. Menurut dia, pada dasarnya Pemprov DKI Jakarta tidak menolak LCGC. "Kita dukung mobil murah, tapi kan di Jakarta harus dibatasi. Caranya dengan ERP dan peningkatan transportasi massa," katanya dalam pembukaan IIMS.
