Dewan Minta Pedagang Tidak Timbun Daging Sapi  

Rabu, 17 Juli 2013 13:14 WIB

Ilustrasi daging sapi. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Kupang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto meminta kepada pedagang untuk tidak menimbun atau mengambil untung berlebihan dari penjualan daging sapi sehingga melambungkan harganya. Begitu pentingnya kenaikan harga daging yang fantastis ini, DPR sampai memasukkannya dalam klausul Undang- Undang Perdagangan yang sedang dibahas.

"Kami sedang membahas tentang UU Perdagangan, salah satu klausulnya yakni penimbunan dan penjualan di atas Harga Eceren Tertinggi (HET)," katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu, 17 Juli 2013.

Harga daging sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini juga terus merangkak naik. Harga daging sapi di NTT mengalami kenaikan dari Rp 70 ribu per kilogram menjadi Rp 90 ribu per kilogram. Padahal, NTT merupakan salah satu daerah pemasok utama daging sapi ke Pulau Jawa dan Kalimantan.

Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, menurut Ketua Fraksi Golkar di DPR ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pada Juli 2013 mengimpor sebanyak 15 ribu ekor sapi bakalan, dan Juli 2013 ini akan diimpor lagi sebanyak 30 ribu ekor. "Terpaksa kran impor daging dibuka kembali, karena kebutuhan mendesak," katanya.

Selain sapi bakalan, pemerintah juga akan menyiapkan 3.000 daging sapi impor (melalui Bulog) untuk mengisi pasokan. Bulog akan memasok sebanyak 800 ton daging sapi beku asal Australia. Ini merupakan bagian dari total alokasi kuota untuk Bulog sebanyak 3.000 ton daging sapi beku, yang importasinya dikhususkan untuk operasi pasar demi menciptakan stabilitas harga daging sapi. Selain daging sapi, pemerintah juga akan mengimpor 4.000 ton bawang dan cabai. "Pekan depan 2.600 ton bawang merah dan 240 ton cabai sudah tiba," katanya.

Berkaitan dengan RUU Perdagangan yang dibahas antara pemerintah dan DPR, kata Setya, perlu dimasukkan klausul tentang anti mengambil keuntungan berlebihan. Hal ini sebagai regulasi pelarangan dan pemberian sanksi tegas kepada penimbunan barang oleh para spekulan atau pun kartel untuk mengeruk keuntungan berlebihan.


YOHANES SEO

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya