70 Juta Ponsel yang Beredar Ilegal

Rabu, 3 Juli 2013 12:49 WIB

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait peredaran telepon seluler (ponsel) ilegal di Pusat Perbelanjaan Roxy, Jakarta (8/5). ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan bahwa sekitar 30 persen dari jumlah telepon selular yang beredar di Indonesia merupakan barang ilegal. "Sekitar 70 juta dari 250 juta ponsel yang beredar ilegal," katanya, Rabu, 3 Juli 2013.

Akibatnya, kata Gita, negara dirugikan hingga puluhan triliun. Dari aktifasi nomor identitas ponsel (IMEI), di mana negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika seharusnya menerima Rp 500 ribu per unit, maka kerugian bisa mencapai Rp 35 triliun. "Belum lagi ada PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 persen, berarti kerugiannya lebih," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Gita, kerugian terbesar justru dialami oleh masyarakat yang secara tak sengaja menggunakan produk illegal itu. Sebab, ketika menggunakan produk illegal, hak mereka sebagai konsumen tak lagi terlindung.

Namun, ia mengakui, langkah ekstrem seperti mematikan sinyal telepon seluler illegal tak ber-IMEI tidak mungkin dilakukan. Ia harus lebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berwenang. "Dalam jangka pendek yang mungkin kita lakukan adalah sosialisasi," katanya.

Karena itu, Hari ini Gita mengundang Direktur Utama PT Indosat Alexander Rusli, Direktur Utama PT XL Axiata Hasnul Suhaimi dan Direktur Utama PT Telkomsel Alex Janangkih Sinaga untuk membahas permasalahan ini.

Mereka bersepakat, dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi, agar masyarakat sadar akan haknya sebagai konsumen. Dengan demikian, masyarakat bisa menghindari penggunaan telepon selular ilegal.

Alex J. sinaga yang juga Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan, siap mendukung langkah sosialisasi yang disiapkan pemerintah, termasuk dengan penyebaran siaran pesan singkat (SMS broadcast). "Kalau pemerintah siap, kalimatnya sudah tersusun, kami siap sebarkan," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga siap berbagi data apapun yang diperlukan untuk membantu pemerintah mengatasi masalah ini. Ia mengakui, jika saat ini pemerintah mengambil langkah ekstrem untuk mematikan sinyal ponsel illegal, maka sekitar 10-15 persen pelanggannya kan hilang.

PINGIT ARIA

Topik terhangat:

Tarif Progresif KRL
| Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak?


Berita lainnya:
Wartawati Korban Pemerkosaan Mulai Terbuka ke Polisi

PAN Tolak RUU Ormas, 'Pecat Besan!'

Agnes Monica Bantah Ubah Nama Jadi 'Montana'

Suswono: Bodohnya Pengusaha Bisa Dibohongi AF

Demonstran Wanita 'Diraba-raba' di Tahrir Square

Wiranto Siap Tanggung Jawab Kerusuhan Mei 1998

Berita terkait

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

15 jam lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

1 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

1 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pekerja Migran di Badau Perbatasan Indonesia-Malaysia

6 hari lalu

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pekerja Migran di Badau Perbatasan Indonesia-Malaysia

Supriyanto mengatakan puluhan pekerja migran tersebut rata-rata berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

6 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

6 hari lalu

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.

Baca Selengkapnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

6 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

8 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

9 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.

Baca Selengkapnya

Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

13 hari lalu

Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menggelar festival untuk memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas).

Baca Selengkapnya