TEMPO.CO, Jakarta -Kantor Pos Besar Solo akan memulai pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Senin depan. Rencananya, pembagian bantuan tersebut akan dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan.
Kepala Kantor Pos Besar Solo Chaerul Hadi menyebut hingga akhir pekan ini mereka masih menyelesaikan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kartu terebut menjadi salah satu syarat pencairan bantuan tersebut. "Tinggal sebagian kecil yang belum terkirim, hari ini harus selesai," kata Chaerul, Sabtu, 22 Juni 2013.
Menurutnya, terdapat 29 ribu keluarga di Solo yang berhak menerima kartu tersebut. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan data penerima jaminan sosial lain seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat serta beras miskin. "Data sudah kami cocokkan dan sudah sinkron," kata Chaerul.
Rencananya, mereka akan membagikan bantuan tersebut di kantor-kantor kelurahan. Hal itu dilakukan untuk mempermudah masyarakat untuk mencairkan. "Sebenarnya kami punya 22 outlet di Solo, namun kami memilih ke kantor kelurahan," katanya.
Untuk tahap pertama, mereka akan melayani pembagian bantuan di Kelurahan Nusukan. Sebab, pembagian Kartu Perlindungan Sosial di kelurahan tersebut sudah selesai. "Selanjutnya kami jadwalkan di kelurahan-kelurahan lain," katanya. Dia menargetkan pembagian BLSM ke 29 ribu keluarga tersebut dapat selesai dalam waktu lima hari.
Rencananya, pembagian bantuan di Kelurahan Nusukan tersebut akan dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. "Kebetulan menteri ada kegiatan di Solo," kata Chaerul. Pihaknya akan mengajak Dahlan untuk meninjau proses pencairan bantuan tersebut.
AHMAD RAFIQ
Berita terkait
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun
4 Januari 2024
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).
Baca SelengkapnyaBansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar
30 Agustus 2022
Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.
Baca SelengkapnyaSoal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK
29 Desember 2015
Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.
Baca SelengkapnyaIRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM
22 Agustus 2015
Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak
Baca SelengkapnyaDana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran
27 November 2014
Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.
Baca SelengkapnyaRp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan
24 November 2014
Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.
Baca SelengkapnyaKantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M
21 November 2014
Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.
Baca SelengkapnyaDeddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM
20 November 2014
Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaPT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM
19 November 2014
Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM
19 November 2014
Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.
Baca Selengkapnya