TEMPO Interaktif, Jakarta:DPR menyetujui dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam untuk daerah naik 0,5 persen. "Kenaikan ini dialokasikan untuk menambah biaya pendidikan dasar di daerah," kata Ketua Panitia Khusus Amendemen Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Teras Narang, dalam rapat paripurna DPR, Rabu (29/9).Dengan kenaikan itu dana bagi hasil minyak untuk daerah menjadi 15,5 persen, sedangkan untuk pemerintah pusat 84,5 persen. Jumlah ini, kata Narang, proporsi bagi hasil setelah penerimaan dari minyak dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Untuk penerimaan gas bumi, bagi hasil untuk daerah menjadi 30,5 persen dan pemerintah pusat 69,5 persen. Proporsi ini juga setelah penerimaan gas bumi dikurangi pajak dan pungutan lainnya.Ketentuan ini diatur dalam pasal 14 amandemen undang-undang itu. Menurut Narang, setengah persen kenaikan itu pun dibagi lagi sebesar 0,1 persen untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 0,2 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan yang dibagi merata untuk setiap kabupaten/kota. Pelaksanaan kebijakan ini mulai berlaku pada 2009.Selain dana bagi hasil migas, menurut Narang, dana alokasi umum juga meningkat sebesar 0,5 persen dari 25,5 persen yang diatur dalam Undang-Undang 25/1999 sebelumnya menjadi 26 persen dalam amendemen. Persentase itu dihitung dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksanaan kebijakan kenaikan ini mulai berlaku pada 2008.Menurut Narang, perhitungan bagi hasil migas didasarkan pada realisasi harga migas dalam APBN tahun berjalan. "Namun realisasi harga itu tidak melebihi 130 persen dari asumsi dasar yang ditetapkan dalam APBN," katanya. Jika realisasi harga migas melebihi 130 persen dari asumsi dasar, kelebihan penerimaannya dibagikan ke daerah sebagai dana alokasi tambahan melalui penerimaan dalam negeri netto dengan memakai formulasi DAU yang dibahas dalam APBN Perubahan.Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti ketentuan itu dipakai untuk mengantisipasi merosotnya harga minyak mentah dunia sehingga menurunkan hak daerah atas penerimaan migas di daerahnya. Katanya, harga minyak dunia pernah merosot hingga US$ 10 per barel. "Kalau ini terjadi, dan pemerintah daerah tidak punya akses ke pemerintah pusat, bisa repot," katanya. Bagja Hidayat - Tempo
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
