TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Syariah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Bimo Kristoro berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan stimulus pada sektor multifinance syariah agar lebih maju.
“Syariah tidak bisa disamakan dengan bank konvensional, kalau tidak ada stimulus akan susah bersaing,” ujarnya selepas mengisi acara Peluncuran iCard Adira Insurance dan Rumah Zakat, di Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin, 27 Mei 2013.
Menurut dia, bentuk stimulusa dapat berupa aturan uang muka atau DP yang dilonggarkan dan pengurangan pajak. “Untuk syariah, keuntungan harus dibagikan dalam bentuk zakat, dengan adanya pajak menjadi dobel,” ujar Bimo.
Mengenai kelonggaran uang muka, Bimo mengatakan sebaiknya uang muka untuk syariah tidak disamakan dengan bank konvensional. Bisa saja uang muka dikurangi 5 persen dari bank konvensional. Namun, Bimo juga menolak jika aturan uang muka dihilangkan karena menurutnya, uang muka yang kecil malah mendorong terjadinya fraud. “Ibaratnya jika bayar uang muka saja tidak mampu, apalagi membayar cicilan,” katanya.
Bank Indonesia menetapkan aturan pembatasan uang muka kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) untuk perbankan syariah sama dengan aturan yang sudah diberlakukan kepada perbankan konvensional pada pertengahan tahun ini. Aturan ini untuk meningkatkan kehati-hatian bank dalam pemberian KPR serta untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan.
Bank Indonesia memberlakukan aturan penetapan uang muka kredit rumah sebesar 30 persen untuk rumah tipe 70 ke atas, serta uang muka kendaraan 25 persen untuk kendaraan roda dua dan 30 persen untuk kendaraan roda empat.
TIKA PRIMANDARI
Topik Terhangat
Darin Mumtazah & Luthfi | Kisruh Kartu Jakarta Sehat | Menkeu Baru | PKS Vs KPK
Berita Terpopuler:
Daftar 'Perang' Antar Kubu di PKS
Ciuman Massal sebagai Protes
Dewan Masjid: Ceramah Tak Boleh Pakai Toa
Hitung Cepat Pilgub Jateng, Ganjar Pranowo Unggul
SBY: Negara Menjamin Kebebasan Beribadah
Pelaku Potong 'Burung' Ajak Muhyi Menikah
Berita terkait
Bukan di Arab, Ini Negara yang 100 Persen Penduduknya Muslim
4 hari lalu
Negara yang 100 persen penduduknya muslim ternyata bukan di Arab. Lokasinya ada sebelah selatan-barat daya India. Ini ulasannya.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara
8 hari lalu
Ma'ruf Amin meminta agar KDEKS Jawa Barat mengambil peran untuk memperluas inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru
35 hari lalu
Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN atau OIKN) meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI.
Baca SelengkapnyaDanamon Syariah Gelar Travel Fair hingga 24 Maret 2024, Layani Daftar Ibadah Haji dan Umrah
40 hari lalu
Bank Danamon Syariah menggelar Travel Fair 2024 untuk membantu nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Acara berlangsung di Gandaria City Mall, Jakarta, mulai 21 sampai 24 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaBSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah
44 hari lalu
Direktur BSI Hery Gunarni mengatakan kegiatan santunan anak yatim merupakan rangkaian agenda rutin ulang tahun atau milad BSI yang jatuh setiap 1 Februari.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama
1 Maret 2024
Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.
Baca SelengkapnyaBI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh hingga 5,5 Persen pada 2024
26 Februari 2024
BI memproyeksikan Ekonomi Syariah Indonesia tumbuh sebesar 4,7 hingga 5,5 persen pada 2024. Adapun pertumbuhan tersebut didukung oleh pembiayaan perbankan syariah.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Sebut Porsi Keuangan Syariah RI Masih Minim: Hanya 10,81 Persen
26 Februari 2024
Kementerian Keuangan menyoroti minimnya porsi keuangan syariah terhadap kinerja sektor keuangan nasional. Padahal, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Pengganti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono yang Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi Menteri ATR AHY Berantas Mafia Tanah
22 Februari 2024
Menkeu Sri Mulyani Indrawati dikabarkan tidak masuk dalam kabinet pemerintahan berikutnya. Lalu siapa yang berpotensi menjadi Menkeu berikutnya?
Baca SelengkapnyaKebijakan OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
21 Februari 2024
Berikut sejumlah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan..
Baca Selengkapnya