Para pekerja berkumpul dekat terowongan yang atapnya longsor di Mimika, Papua, menunggu evakuasi rekan mereka yang masih terjebak (15/5). Sebanyak 41 pekerja PT Freeport Indonesia terjebak di terowongan tersebut. AP
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite menyatakan penghentian aktivitas produksi PT Freeport Indonesia berpotensi mengurangi pendapatan negara. Penghentian operasional ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses evakuasi dan evaluasi insiden Big Gossan.
"Dampaknya memang akan ada pendapatan tertunda," kata Thamrin saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 21 Mei 2013.
Thamrin menghitung potensi pendapatan tertunda sekitar US$ 1,82 juta (setara dengan Rp 18 miliar) per harinya. Perhitungan tersebut didapat karena dalam kondisi normal, tambang Freeport bisa berproduksi hingga 86 juta ton per hari. "Ya kira-kira pendapatan tertundanya mencapai segitu," ujarnya.
Kendati demikian, pemerintah tidak menargetkan sampai kapan penghentian produksi dilakukan. Pemerintah, kata Thamrin, tetap memprioritaskan upaya untuk mengevakuasi para korban, selanjutnya melakukan evaluasi. "Evaluasi saat ini masih sampai pada tahap pengumpulan data," ujarnya.
Thamrin menolak menyebutkan sanksi yang akan bisa dikenakan pada Freeport. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan tahapan evakuasi dilanjutkan evaluasi untuk mengetahui penyebab insiden. "Sehingga hal seperti ini tidak terulang lagi," ujarnya.
Berdasarkan informasi terbaru dari Badan SAR Nasional, seluruh korban yang tertimbun di dalam runtuhan langit-langit Tambang Big Gosan telah ditemukan, yakni 28 orang meninggal dunia dan 10 orang luka-luka.
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
12 Juni 2023
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
2 Mei 2023
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah seharusnya tidak memberikan izin perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).
