Pengendara sepeda motor mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, menilai opsi mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan pelat hitam merupakan pilihan terbaik untuk menghemat anggaran. "Ini solusi optimal," kata Tony, Selasa, 16 April 2013.
Menurut dia, saat ini pandangan tentang pengurangan subsidi BBM mulai mengerucut. Mengacu pada perkiraan inflasi, dia mengatakan harga ideal untuk bensin bersubsidi atau Premium per liternya tetap Rp 4500 untuk sepeda motor dan angkutan umum.
Sementara untuk mobil pribadi dikenakan harga Rp 6500-7000 per liter. "Angka ini saya rasa paling adil untuk memproteksi kelompok masyarakat yang rentan," ujarnya.
Dengan harga seperti itu, Tony menambahkan dampak inflasi dari kebijakan pengurangan subsidi BBM ini juga relatif rendah. "Saya perkirakan inflasi 2013 akan sedikit di atas 6 persen, masih affordable," katanya.
Sebelumnya diberitakan PT Pertamina (Persero) menyiapkan skenario dua harga bensin bersubsidi kendati pemerintah belum mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM. Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko, mengatakan jika kebijakan tersebut diputuskan pemerintah, maka Pertamina akan menetapkan SPBU penjual BBM bersubsidi untuk kendaraan umum dan kendaraan pribadi.
"Kami akan menetapkan SPBU-SPBU dengan harga Rp 4.500 per liter dan SPBU dengan harga baru yang akan ditetapkan pemerintah," kata Surhartoko. "Tidak ada SPBU yang menjual Premium dengan dua harga."
Dia menjelaskan, hanya dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan strategi SPBU mana saja yang menjual bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan angkutan umum serta SPBU mana saja yang melayani mobil pribadi. "Sehingga masyarakat bisa langsung ke SPBU sesuai haknya," ujarnya.
