Sejumlah truk tanpa muatan tidak beroperasi di Terminal Jamrud Utara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Rabu (20/3). ANTARA/M Risyal Hidayat
TEMPO.CO, Surabaya - Sebanyak 7.000 unit truk dan trailer mogok massal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Rabu, 20 Maret 2013. Aksi mogok dimulai sejak pukul 06.00 WIB. Mereka menolak pemberlakuan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.
Ketua Masyarakat Maritim Lukman Ladjoni mengatakan, jika aksi ini tidak direspon pemerintah, mereka akan mengancam akan melakukan mogok nasional pada 1 April 2013 nanti. "Batasnya 1x24 jam, bila Permen Nomor 1 tidak dianulir, 1 April kami akan mogok nasional seluruh transportasi," kata Lukman di Terminal Ro-ro Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Rabu, 20 Maret 2013.
Aksi ini dilakukan untuk menanggapi sikap pemerintah yang selalu mengambang. Lukman memandang di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, banyak hal yang serba dipolitisasi. Pemerintah dianggap tidak pernah memberi kepastian di dunia usaha, terutama terkait dengan BBM sebagai lokomotif ekonomi yang harusnya tidak bisa dipermainkan. "Sikap (pemerintah) harusnya menaikkan atau tidak, jangan ada pembatasan," ujarnya.
Menurut Lukman, lebih baik menaikkan harga BBM daripada memberlakukan pembatasan. Dalam peraturan menteri tersebut, angkutan kehutanan, pertambangan, dan pertanian harus menggunakan BBM nonsubsidi. Faktanya, aturan ini tidak didukung dengan fasilitas. "Di SPBU-SPBU yang ada hanya bahan bakar subsudi. Kalau mau naikkan dengan lebih cantik daripada membatasi," katanya.
Lebih baik menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.000. Sebab, pembatasan hanya akan memicu pencurian dan penggelapan BBM. Selama ini, aspirasi dari pelaku usaha tidak juga direspons Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal, Gubernur Jawa Timur dan Indonesian Ship Owner Association sudah mengirimkan surat mengenai hal ini kepada pemerintah pusat.
Jika hingga Kamis, 21 Maret 2013, respons juga belum diterima, 1 April nanti akan ada 50 ribu unit alat transportasi pelabuhan yang mogok beroperasi secara nasional. Aksi ini diperkirakan mengakibatkan kerugian ratusan miliaran rupiah dalam sehari.
