Forum Buruh DKI Jakarta melakukan aksi menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp1.401.829 atau sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menganggap hengkangnya 90 perusahaan dari DKI Jakarta suatu kewajaran. Menurut Presiden Konfederasi Said Iqbal, wajar kalau industri padat karya pindah ke daerah yang upah minimum lebih rendah dengan biaya hidup lebih murah ketimbang bertahan di Jakarta.
“Misalnya, pindah ke Jawa Tengah. Upah minimumnya lebih rendah dan komponen hidup layaknya juga rendah,” kata Said, ketika dihubungi lewat pesan pendek, Rabu, 20 Maret 2013. Sementara itu, kata Said, daerah yang upah minimumnya tinggi dapat diisi dengan industri kapital intensif atau padat modal.
Perpindahan industri padat karya ini, menurut Said, dapat membuat pemerataan zona industri dan menekan angka urbanisasi ke kota industri besar. Perpindahan 90 perusahaan padat karya ini akan menciptakan zona industri secara alamiah. Kota-kota industri besar akan diisi industri padat modal.
Industri padat modal yang dimaksud seperti otomotif, elektronik, pertambangan, baja, logam, bank, jasa dengan infrastruktur yang memadai, serta upah minimum yang tinggi. Sedangkan daerah yang infrastrukturnya kurang memadai dan upah minimum rendah diisi industri padat karya, semisal tekstil, sepatu, garmen, dan usaha kecil menengah.
Berita hengkangnya sejumlah pengusaha dari Ibu Kota pertama kali mencuaa dari pernyataan Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi. Menurut dia, 90 perusahaan akan hengkang dari Ibu Kota lantaran UMP Jakarta sebesar Rp 2,2 juta dirasa terlalu tinggi. Mereka akan menyiapkan eksodus selama sembilan bulan, termasuk membayar uang pesangon.
Said menuturkan, terkait nasib buruh, para pekerja dapat memilih dua opsi. Pilihan pertama tetap bekerja di daerah baru dengan kompensasi setara pesangon, tetapi tidak di PHK. “Tapi masa kerja kembali menjadi 0 tahun dan menerima upah minimum yang berlaku,” ujar dia. Pilihan kedua, buruh langsung memilih PHK dengan hak pesangon sesuai undang-undang.
Said juga meminta pemerintah daerah untuk mengembangkan keahlian buruh yang memilih PHK dengan pendidikan dan pelatihan gratis. Tujuannya, agar buruh mempunyai keahlian sesuai kebutuhan industri padat modal.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
7 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
