Dirjen Bea dan Cukai, Agung Kuswandono. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Tangerang - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, menyatakan sudah tidak ada lagi pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk dokumen kepabeanan. "Kami usulkan dan peraturan pemerintah yang mengaturnya sudah terbit Februari lalu," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono, dalam konferensi pers seusai peresmian National Single Window (NSW) di Bandara Sokarnoe-Hatta, Kamis, 13 Maret 2013.
Dulu, kata dia, untuk mengurus dokumen kepabeanan, eksportir atau importir harus membayar PNBP kepada pemerintah. Saat ini, kalau pun masih ada pembayaran, hanya dikenakan terhadap penyedia jasa kargo. Di luar itu, kata Agung, pemerintah akan menerapkan sistem layanan tanpa dokumen kertas (paperless) dalam pengurusan barang ekspor dan impor.
Agung menjelaskan, bandara memerlukan proses penanganan dokumen yang cepat. Sejak 2010, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah menerapkan pelayanan selama 24 jam sehari dan tujuh hari sepekan. "Sekarang tinggal perbankan dan penyedia jasa, siap atau tidak?" katanya.
Dengan pelayanan kepabeanan nonstop, Agung menyebut Bandara Soekarno-Hatta tidak akan tidur. Begitu pula pada penerapan standar layanan atau Service Level Agreement (SLA), seperti layanan dua jam untuk barang berbobot kurang dari 2 ton. "Waktu layanan ini belum termasuk pengurusan kepabeanan serta karantina," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayuda Gumay.
Sedangkan proses untuk barang dengan berat 10-50 ton membutuhkan waktu tiga jam. Barang dengan berat di atas 50 ton memerlukan empat jam untuk pengurusan di bandara. "Dulu prosesnya lama dan bervariasi," kata Herry.
Salah satu penyedia jasa kargo, PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), menilai penerapan National Single Window bisa mengefisienkan proses pengurusan kargo di bandara. "Jadi, barang yang baru berangkat dari Amsterdam sudah bisa dilaporkan ke Bea dan Cukai sebelum sampai ke Bandara Soekarno-Hatta," ujarnya.
