TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri mengatakan kini waktunya Dana Moneter Internasional (IMF) mendengarkan keluhan Pemerintah Indonesia setelah selama lima tahun lembaga pemberi pinjaman itu mengendalikan ekonomi nasional. "Selama ini kita sudah mendengarkan saran dan rekomendasi mereka, saatnya kini mereka berbuat sesuatu untuk memulihkan reputasi mereka dalam pandangan kita," katanya di depan anggota MPR/DPR saat menyampaikan pidato kenegaraan pengantar nota keuangan 2005 di gedung parlemen Jakarta, Senin (16/8).Pernyataan Megawati itu terkait dengan pengakuan IMF atas kesalahan rekomendasi terhadap pemerintah saat terjadi krisis moneter pada 1997. "Pengakuan kekeliruan belumlah cukup," kata Megawati, "karena sampai saat ini kita masih harus menanggung akibat dari kekeliruan rekomendasi itu."Kekeliruan rekomendasi itu, kata Megawati, menjadi cikal bakal munculnya kebijakan bantuan likuiditas pada bank yang kolaps yang hampir membangkrutkan sistem moneter Indonesia. Maka, lanjutnya, kebijakan IMF yang menjadwalkan (reschedulling) utang negara merupakan kebijakan yang sangat wajar karena telah salah diagnosis itu. Selama di bawah IMF pemerintah telah setia mengangsur utang beserta bunganya tepat waktu. Setelah Indonesia memutuskan mengakhiri kerjasama dengan IMF akhir tahun lalu, pemerintah kemudian mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Paket yang populer disebut white paper itu kini sudah rampung 80 persen. "Kabinet sekarang akan menyelesaikan seluruh program dalam paket itu sebelum masa kerjanya berakhir," kata Megawati. Indonesia kini menjadi anggota biasa IMF dengan tetap dipantau kemajuan ekonominya dua kali dalam setahun.Pernyataan Megawati itu, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie, merupakan sinyal pertama sikap pemerintah terhadap IMF. "Kami akan lihat apa sikap IMF," kata Kwik, "jika terus menekan seperti dulu lagi, kami akan lihat (sikap kami apa)." Kwik berharap lembaga itu ke depan lebih mengerti kondisi Indonesia dengan memberi pinjaman yang lebih lunak.Pernyataan senada disampaikan Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Emir Moeis. Menurut Emir setelah Indonesia keluar dari IMF, bantuan bilateral melalui Consultative Group on Indonesia lebih banyak lagi sesuai kebutuhan Indonesia untuk menopang kondisi keuangan negara. "Bantuan mereka bisa lebih lunak dan memberi fasilitas yang lebih lagi pada kita," katanya.Pasalnya kini pemerintah tak lagi bisa menundang pembayaran utang luar negeri karena tak ada lagi fasilitas Paris Club. Untuk itu bantuan yang lebih lunak dari anggota IMF dan CGI sebagai kompensasi kesalahan kebijakan IMF menangani krisis di Indonesia. "Mereka bertanggung jawab dan lebih akomodatif lagi pada Indonesia," kata Emir, "pemerintah sudah kerja cukup baik, mereka jangan lagi meminta terlalu banyak dan menilai Indonesia kurang tegas."Menteri Keuangan Boediono yang menggelar jumpa pers usai sidang di kantornya mengatakan mulai saat ini pemerintah tak lagi bisa menjadwalkan pembayaran utang ke IMF. "Kita sudah mandiri," katanya. Maka permintaan presiden agar IMF mendengar keluhan yang salah satunya penjadwalan pembayaran utang tidak mungkin bisa dilakukan. Untuk itu pemerintahan Megawati menyusun APBN 2005 dengan utang yang masih besar. Tahun depan pemerintah merencanakan menarik pinjaman dari luar negeri sebesar Rp 26,64 triliun dan di dalam negeri sebesar Rp 50,23 melalui penerbitan surat utang negara dan pinjaman ke Bank Indonesia. Pinjaman ini selain untuk menambal defisit sebesar Rp 16,9 triliun juga untuk membayar cicilan pokok utang dalam dan luar negeri yang jatuh tempo sebesar Rp 76,5 triliun dengan bunga Rp 60 triliun.Dengan jumlah pinjaman dan pembayaran utang yang lebih besar dibanding tahun ini itu, kata Boediono, rasio beban utang terhadap produk domestik bruto turun menjadi 54,9 persen dari 60 persen tahun ini. Tapi, kata Boediono, asumsi-asumsi itu bisa diubah oleh pemerintahan baru nanti. Bagja Hidayat - Tempo News Room