TEMPO.CO, Garut - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus, mengungkapkan bahwa penghindaran pajak melalui transfer pricing sulit terlacak. "Potensi (kehilangannya) besar," ujar Kismantoro di sela-sela seminar perpajakan, Kamis malam, 28 Februari 2013.
Dalam transfer pricing, pengusaha menjual produk ekspor ke perusahaan afiliasi dengan harga yang lebih rendah. Perusahaan afiliasi itu menjual produk dengan harga yang lebih tinggi ke klien sebenarnya. Dengan cara ini, perusahaan mengecilkan jumlah setoran pajak penghasilannya.
Direktorat Jenderal Pajak, diakui Kismatoro, belum bisa optimal memantau kecurangan semacam ini karena tidak memiliki data jual beli yang dibutuhkan. "Diperlukan atase-atase pajak di negara-negara lain, di kedutaan-kedutaan di luar negeri," ujarnya.
Potensi kehilangan pajak dari aktivitas transfer pricing bisa tampak dengan melihat selisih data ekspor yang tercatat di dalam negeri dan yang dicatat pemerintah negara lain. "Dari data PBB, World Trade Organization (WTO) tentang perdagangan dunia juga bisa terlihat," ujarnya.
Menurut Kismantoro, selain transfer pricing, ada banyak cara lain yang digunakan pengusaha untuk mengakali setoran pajak. "Pengusaha inginnya minimize. Bayar pajak seminimal mungkin, maka akan cari loop hole," ujarnya.
