Penyelesaian White Paper Masih 20 Persen

Reporter

Editor

Kamis, 12 Agustus 2004 16:42 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri masih memiliki waktu dua bulan untuk menyelesaikan 20 persen rencana tindak yang belum dilaksanakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Pasca IMF (white paper). "Kami akui memang ada beberapa hal yang terlambat dari sasaran," kata Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Mahendra Siregar di Jakarta, Kamis (12/8).Keterlambatan itu, kata Mahendra, menunjukan kompleksitas program-program itu yang melenceng dari perkiraan semula. Ia mencontohkan beberapa rancangan keputusan presiden dan peraturan pemerintah yang kini masih dalam tahap final dan tak kunjung diserahkan ke DPR. "Dalam waktu dekat akan dibawa ke sidang kabinet untuk diselesaikan," katanya.Karena itu, katanya, dalam dua bulan terakhir ini pihaknya akan mendorong agar rencana tindak yang belum selesai itu bisa dicapai. "Kami diberi kesempatan untuk menyelesaikan seluruh program hingga selesai," katanya. Pemerintah sekarang akan mulai demisioner pada 10 Oktober dan kabinet baru akan terbentuk sepuluh hari kemudian.Mahendra berharap agar pemilihan presiden tahap dua bisa berlangsung mulus seperti pada tahap pertama Juli lalu agar tak mengganggu program-program ekonomi yang sudah direncanakan. Setelah hampir satu tahun kebijakan yang dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 5/2003 hingga kini sudah 122 rencana tindak yang diselesaikan.Meski beberapa program meleset dari target, Mahendra mengatakan dalam beberapa hal pemerintah sekarang berhasil menstabilkan keadaan ekonomi. Ia memberi contoh soal kestabilan ekonomi makro dan kebijakan fiskal secara umumJika seluruh program dalam paket itu tidak seluruhnya bisa dicapai, kata Mahendra, pemerintah yang sekarang akan menyerahkannya pada pemerintahan baru nanti. Namun, itupun tergantung kesediaan pemerintahan baru akan meneruskan atau membuat kebijakan ekonomi yang baru. Bagja Hidayat ? Tempo News Room

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

3 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

4 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

24 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

35 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

45 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

47 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

51 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

53 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

54 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya